Sekdaprov Lampung Fokuskan Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tiga Bulan Ke Depan

- Jurnalis

Senin, 29 September 2025 - 22:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Kegiatan rapat yang berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung pada, Senin (29/9/2025) ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada kinerja Samsat samsat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sekdaprov mengungkapkan, evaluasi diarahkan pada penguatan kinerja UPTD Samsat di seluruh daerah agar lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menggugah kesadaran wajib pajak.

“Dalam tiga bulan terakhir ini, kita ingin UPTD fokus turun ke lapangan, menggugah wajib pajak, dan memastikan data yang ada dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah,” ujar Marindo.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Kucurkan Rp38,394 Miliar untuk Perbaikan ruas jalan Padang Ratu–Pekurun Udik

Ia menambahkan, strategi yang ditempuh antara lain melalui kolaborasi bersama bupati, walikota, serta aparatur pamong setempat, mulai dari camat hingga lurah. Sinergi ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi wajib pajak yang datanya sudah tersedia namun belum seluruhnya terealisasi dalam bentuk pembayaran pajak.

“Data yang ada sekarang ini belum semuanya terrealisasi. Maka dengan bekerjasama dengan Bupati Walikota, dengan pamong setempat, camat, lurah, itu menggugah wajib pajak untuk bisa melakukan pembayaran pajak,” kata Sekdaprov,

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga secara tegas membantah beredarnya isu yang menyebutkan kendaraan yang tidak membayar pajak dilarang membeli BBM di SPBU.

Baca Juga :  Entry Meeting BPK Dimulai, Sekdaprov Marindo: Pemeriksaan untuk Pastikan APBD Tepat Sasaran

“Kita pastikan tidak pernah ada kebijakan, tidak boleh membeli bensin kalau tidak bayar pajak. Jadi itu berita yang sangat menyesatkan ya menurut saya. Itu berita tidak benar,” tegas Marindo dengan lugas.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengatur hal tersebut.

“Tidak pernah ada statement kita dan Bapak Ibu semua mungkin bisa merasakan, hari ini tidak pernah ada kebijakan, kalau tidak boleh melakukan pelayanan pengisian BBM kalau tidak membayar pajak. Jadi tidak pernah ada kebijakan seperti itu di Provinsi Lampung,” pungkas Sekdaprov.

Berita Terkait

Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Andalkan Sistem Deteksi Dini
Turunkan Satgas Darat – Udara, Pemprov Lampung Gencar Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
Buka Musda XI MUI, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Pembangunan Fisik dan Spiritual
Gubernur Mirza Kembali Raih Grand BAZNAS Awards 2026
Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan dengan Tiongkok, Bidik Pasar Global Komoditas Desa
Gubernur Mirza Dorong FKI SBS Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Keluarga
Pemprov Lampung Dorong Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah
Selamat, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Raih Peringkat Kedua ADLG Awards 2026
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:14 WIB

Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Andalkan Sistem Deteksi Dini

Minggu, 18 Oktober 2026 - 21:45 WIB

Turunkan Satgas Darat – Udara, Pemprov Lampung Gencar Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:41 WIB

Buka Musda XI MUI, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Pembangunan Fisik dan Spiritual

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:39 WIB

Gubernur Mirza Kembali Raih Grand BAZNAS Awards 2026

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:36 WIB

Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan dengan Tiongkok, Bidik Pasar Global Komoditas Desa

Berita Terbaru

Politik

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Minggu, 15 Nov 2026 - 10:15 WIB