Bandar Lampung (berandalappung.com) – Air mata Petani singkong di Lampung akhirnya pecah dihadapan anggota DPRD Lampung, Budhi Condrowati, karena harus menerima kenyataan anjloknya harga singkong saat panen raya.
Bagaimana tidak, 7 bulan lamanya para petani menghabiskan tenaga dan biaya untuk menanti hasil tanam yang mereka lakukan.
Namun, setelah panen raya harga singkong yang ditetapkan pengepul (pengusaha) jauh dari harapan para petani.
Adapun harga singkong di Lampung hingga pertengahan Desember 2024 ini hanya Rp 970 perak belum termasuk potongan, angkutan, pupuk, jasa tanam hingga perawatan.
“Saya ini seorang petani yang dipilih masyarakat sebagai wakil mereka di DPRD Lampung, dengan kondisi anjloknya harga singkong seperti ini keluhan hingga tangisan para petani tidak bisa dibendung,” kata, Budhi Condrowati, Jumat (13/12/2024).
Dia mengaku belum menemukan solusi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Lampung.
“Setelah saya baca pernyataan dari Pj Gubernur Lampung yang menyatakan kebijakan harga beli singkong dikembalikan ke kesepakatan yang dibuat Gubernur sebelumnya, Arinal Djunaidi pada 2021 silam. Saat itu kesepakatan minimal harga singkong Rp 900 rupiah. Ini bukan solusi,” ujarnya.
Menurut Condro seorang pemimpin harus bisa menjawab dan memberi solusi ketika terjadi suatu permasalahan di tengah masyarakat.
“Saya apresiasi pernyataan pak Pj Gubernur yang akan menaikan harga singkong di tahun 2025, tapi persoalan harga ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat dan menurut saya tidak pas ketika mengacu diaturan lama, mesti segera dibuatkan semacam kebijakan pergub supaya memberi solusi atas tangisan para petani singkong ini,” ujarnya.
Anggota DPRD Lampung dari Dapil, Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji ini menguraikan modal hingga hasil yang di dapat petani singkong jauh dari kata kesejahteraan.
Saya paham betul pendapatan para petani karena saya pelakunya, misal kita tanam singkong seluas lahan 1 hektar, ketika panen mendapat sekitar 20 ton singkong.
“Lalu dari 20 ton singkong, saat dijual ke pengepul dipotong 4 ton itu sudah kebijakan pabrik, sisalah 16 ton, dari 16 ton ini dipotong lagi jasa angkutan Rp 100-200 perak perkilogramnya, kemudian jasa kuli angkut Rp 80 perak perkilogram, jadi penghasilan dari 1 haktar lahan Rp 11,9 juta belum dipotong modal.
“Jika dihitung dari modal tanam, mula-mula petani singkong melakukan koloting bonggol jasanya Rp 900 ribu per-hektar, lalu pembajakan tanah jasanya Rp 1,2 juta, jasa tanam Rp 900 ribu, kemudian jasa semprot rumput Rp 780 ribu setelah itu pupuk dari awal tanam hingga panen sekitar Rp 3,3 juta.
“Pendapatan bersih petani dari 1 haktar lahan jika dikali harga per-hari ini 970 perak hanya Rp 4.960.000 rupiah dibagi 7 bulan semasa tanam hingga panen. Pendapatan petani hanya Rp 700 ribu per-bulan, apakah cukup untuk kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak,” bebernya.
Condro menyampaikan, hanya bertani yang bisa dilakukan warga di dapilnya, wajar saja mereka menangis menerima kenyataan yang tidak berpihak terhadap petani.
Dengan kondisi seperti itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung ini khawatir minat bertani masyarakat Lampung bakal punah.
“Bagaimana milenial kita di Lampung ini mau bertani jika hasilnya tidak menguntungkan, saya khawatir ketika ini tidak segera dibikin kebijakan, maka generasi penerus petani akan berkurang, sebab hasil tani jauh dibanding hasil kerja di perusahaan,” ucapnya.
Sebagai anggota dewan, dirinya berharap ketua DPRD Lampung mengadakan RDP besar melibatkan semua komisi khusus mencari solusi mengenai keberlangsungan harga singkong.
“Ini tidak bisa dibiarkan mengingat akan segera natal dan tahun baru ditambah lagi biaya anak sekolah maka saya minta ketua DPRD segera melakukan RDP besar mencari solusi ini dalam waktu dekat, harapan saya tidak menunggu hingga tahun depan,” tegasnya.
Anggota Komisi V itu mengaku akan terus berjuang hingga petani singkong di Lampung mendapat keadilan.
“Saya akan perjuangkan ini terlebih Lampung merupakan salah satu wilayah penghasil singkong terbanyak se-Indonesia,” tandasnya.
