Pernyataan Saipul Soal Jabatan Plt PMDT Lampung Dinilai Blunder, Jadi Bumerang Sendiri
berandalappung.com — BANDAR LAMPUNG, Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa dan Transmigrasi(PMDT)Provinsi Lampung, Saipul, menuai sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik. Saipul menyatakan bahwa jabatan yang pada saat ini diembannya merupakan hasil penagasan dari pimpinan.
“Terkait pertimbangannya, saya pikir yang lebih paham adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung,” ujar Saipul kepada awak media, Kamis (17/7/2025).
Pernyataan ini mendapat tanggapan kritis dari pengamat kebijakan publik, Benny NA Puspanegara. Ia menilai pernyataan Saipul justru menjadi blunder yang berpotensi menjadi bumerang.
Beliau (Saipul) justru terkesan melempar tanggung jawab kepada pimpinan dan BKD atas penunjukannya sebagai Plt.PMDT Lampung. Seharusnya Saipul menjelaskan dasar legalitas jabatannya, apakah sebelumnya ia menduduki jabatan eselon III atau II, kata Benny.
Menurut Benny, dengan pernyataan tersebut, terkesan bahwa Saipul tidak sedang menduduki jabatan eselon yang menjadi syarat untuk menjabat sebagai pelaksana tugas.
Kalau memang tidak sedang menjabat eselon III atau II, lalu apa dasar hukumnya bisa menjabat Plt? Aturannya sudah sangat jelas, tegas Benny.
Ia mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti:
• Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1346/M.SM.02.03/2022 tentang Pemanggilan Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), dan Jabatan Sementara (Pjs),
• Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014,
• PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020,
• SE BKN Nomor 1/SE/I/2021,
• serta prinsip sistem merit dalam manajemen ASN sebagaimana diatur oleh KASN.
Benny menambahkan bahwa jabatan Plt tidak bisa diberikan secara asal tanpa memenuhi ketentuan normatif. “Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak mencederai tata kelola pemerintahan dan sistem merit dalam ASN,” tutupnya.
Sementara diberitakan sebelumnya, Penunjukan Saipul, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Waykanan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDT) Provinsi Lampung menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Lampung.
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menegaskan akan segera menganalisis proses penunjukan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
“Kami menyayangkan hal ini. Seharusnya Pemprov memahami regulasi yang berlaku. Masih banyak pejabat di lingkungan Pemprov yang bisa ditunjuk sebagai Plt tanpa menimbulkan polemik,” ujar Garinca, Rabu (17/7/2025).
Ia menambahkan, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan BKD Lampung untuk meminta penjelasan. “Kami harap ke depan tidak terjadi lagi hal serupa. Tata kelola pemerintahan harus mematuhi aturan,” ujarnya. (***)
Editor : Alex Buay Sako
