Bandar Lampung (berandalappung.com) – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil menyelesaikan 100% tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023.
Penghargaan ini diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi dan Gelar Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Lampung 2024 di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Senin (16/12/2024).
Acara tersebut dihadiri PPUPD Ahli Utama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Himawan Sugiharto, bersama sejumlah pejabat lainnya.
Fredy menyampaikan apresiasi kepada 12 kabupaten/kota yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Apresiasi saya sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan 100% tindak lanjut hasil pengawasan APIP. Ini merupakan pencapaian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Fredy.
Kabupaten/kota yang menerima penghargaan tersebut adalah:
1. Bandar Lampung
2. Metro
3. Lampung Selatan
4. Lampung Tengah
5. Pringsewu
6. Tanggamus
7. Mesuji
8. Lampung Barat
9. Pesawaran
10. Lampung Utara
11. Tulang Bawang
12. Way Kanan
Dalam sambutannya, Fredy menekankan bahwa APIP memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“APIP bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Mereka harus adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan,” ujarnya.
Fredy juga menekankan bahwa APIP harus berperan sebagai value creator dengan menciptakan nilai tambah melalui transformasi pengawasan yang relevan terhadap risiko yang dihadapi oleh manajemen.
Fredy menjelaskan bahwa sasaran Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus Binwas disusun berdasarkan prioritas dan risiko, serta mengacu pada Asta Cita sebagai Prioritas Nasional Tahun 2025.
“APIP di Provinsi Lampung harus terus bertransformasi menjadi mitra strategis yang membantu perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dan memberikan peringatan dini terhadap risiko serta mencegah perilaku koruptif,” jelasnya.
Rakorwasda menjadi forum strategis bagi APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersinergi dalam meningkatkan profesionalisme, menyelaraskan program pengawasan, serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan.
Fredy juga mengimbau kabupaten/kota yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan agar segera menyelesaikannya.
“Dengan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi dan meningkatkan kualitas pengawasan, saya yakin pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi di Provinsi Lampung dapat tercapai,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, serta para inspektur kabupaten/kota.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
