Bandar Lampung (berandalappung.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Lampung, Mukti Shoheh, menyampaikan bahwa kritik terhadap sistem ambang batas 4 persen untuk parlemen dan 20 persen untuk calon presiden kembali mencuat.
Sistem ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena menyebabkan banyak suara pemilih tidak terakomodasi.
“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi. Dalam demokrasi yang berkeadilan, selisih satu suara saja seharusnya bisa memengaruhi hasil pemilu atau pilkada,” ujar Mukti Shoheh kepada media berandalappung.com pada Jum’at (3/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ia menyoroti dampak sistem ini terhadap maraknya praktik politik uang.
“Ujung-ujungnya, biaya yang mencapai miliaran yang berbicara di setiap pemilu, pilpres dan pilkada,” tambahnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen, bertentangan dengan UUD 1945.
Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan, “Norma ini tidak memiliki kekuatan hukum yang meningkat.
Keputusan ini menimbulkan harapan baru bagi penghapusan ambang batas 4 persen untuk parlemen.
Pasalnya, data menunjukkan bahwa dalam Pemilu DPR RI 2024, sebanyak 17,3 juta suara rakyat menjadi sia-sia karena partai-partai yang didukung gagal melewati ambang batas tersebut.
Menurut Mukti Shoheh, evaluasi sistem ambang batas perlu dilakukan secara menyeluruh.
“Langkah ini penting agar tidak ada lagi suara rakyat yang sia-sia,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk membangun sistem demokrasi yang lebih adil.
“Kita harus memastikan bahwa setiap suara rakyat dihormati dan memiliki pengaruh dalam menentukan arah pemerintahan,” ujar Mukti.
Sistem ambang batas saat ini dinilai lebih banyak merugikan demokrasi ketimbang mendukungnya.
Mukti Shoheh menilai Reformasi sistem menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan demokrasi yang inklusif, adil, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
“Dengan demikian, suara rakyat dapat menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah bangsa ke depan,” tandas Mukti Shoheh.
