Bentrok FPI dan PWI-LS Di Pemalang, Bentuk Lemahnya Mitigasi Dari Polri
berandalappung.co—Pemalang, kegiatan ceramah yang diisi oleh tokoh Front Persaudaraan Islam (FPI), Rizieq Shihab, di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025), berujung bentrokan. Insiden ini menewaskan suasana peringatan bulan Muharam dan menimbulkan luka-luka pada sedikitnya 15 orang.
Bentrok terjadi antara massa Front Persaudaraan Islam dan kelompok dari Perwakilan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS). Polisi mengonfirmasi bahwa dari jumlah korban, empat di antaranya adalah anggota Polri yang terluka saat mengamankan situasi. Sementara sembilan korban berasal dari PWI-LS dan dua lainnya dari simpatisan FPI.
Kapolres Pemalang AKBP Andri Ananta Yudhistira menyatakan, polisi saat ini tengah mendalami pemicu utama kerusuhan dan memburu pihak yang diduga menjadi provokator.
“Kami sedang memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Proses hukum akan berjalan secara profesional,” ujarnya.
Sorotan ke Lemahnya Mitigasi Intelijen
Namun, di balik penanganan cepat aparat, sorotan tajam mengarah pada lemahnya sistem mitigasi dini yang seharusnya dapat mencegah terjadinya bentrokan fisik. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis menyebut, insiden ini menunjukkan kegagalan koordinasi intelijen Polres dan unsur kewilayahan lainnya.
“Informasi penolakan terhadap kehadiran HRS sudah lama beredar. Bahkan sudah ada sinyal ketegangan sejak jauh hari.
Tapi nyatanya tidak ada langkah konkret yang mampu meredam potensi konflik,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Kritik serupa juga datang dari Koordinator Komunikasi PWI-LS, Andi Rustono. Ia menyebut bahwa peringatan dan keberatan terhadap kehadiran Rizieq telah disampaikan dalam forum resmi, termasuk pada pertemuan dengan Kesbangpol, Dandim, dan Polres.
“Sejak awal kami tidak menginginkan kekerasan. Tapi jangan salahkan jika massa kami akhirnya terpancing, karena peringatan kami diabaikan. Apakah ini karena kelalaian, atau memang sengaja dibiarkan?” kata Andi.
Isu Rekayasa Konflik oleh Oknum
Lebih jauh, sejumlah kalangan mulai mempertanyakan netralitas sebagian aparat keamanan. Beredar spekulasi di media sosial dan forum warga bahwa bentrokan seolah “dibiarkan” pecah sebagai bentuk pembiaran terstruktur atau bahkan rekayasa.
“Di beberapa titik, personel tampak tidak sigap menghalau massa yang sudah terlihat bersitegang sejak sore. Beberapa bahkan seperti mundur di awal bentrok,” ujar seorang warga Desa Pegundan yang menyaksikan insiden tersebut.
Ia menyebut adanya ketimpangan pengamanan di sisi belakang panggung, tempat massa PWI-LS sempat menerobos.
Menanggapi hal ini, pihak Polres membantah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. “Kami bekerja sesuai prosedur dan fokus pada pencegahan. Kalau ada aparat yang lalai, tentu akan diperiksa internal,” tegas AKBP Andri.
GP Ansor Ajak Jaga Kedamaian
Sementara itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyesalkan peristiwa tersebut dan menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri. Kepala Satkornas Banser, Muhammad Syafiq Syauqi, menekankan pentingnya merawat ruang dialog, bukan membuka ruang konflik.
“Kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Ini jadi momentum evaluasi semua pihak, termasuk aparat negara, agar bisa lebih bijak dan tanggap,” ujar Syauqi.
GP Ansor juga menyatakan siap menjadi fasilitator dialog antarormas untuk mencegah disinformasi yang bisa berujung bentrok berulang.
Pemerintah Daerah Diminta Aktif
Dari sisi pemerintahan, Pemkab Pemalang diminta tidak berdiam diri atas konflik horizontal yang terjadi di wilayahnya. Akademisi kebijakan publik dari Universitas Negeri Semarang, Dimas Prasetyo, menilai Pemda perlu turun langsung membuka ruang dialog dan menegaskan posisi netral negara di antara organisasi keagamaan.
“Kalau tidak ditangani dari hulu, ini bisa menular ke tempat lain. Apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang, insiden seperti ini rawan dipolitisasi,” ujar Dimas.
Polisi masih melanjutkan penyelidikan. Sejumlah rekaman video dan keterangan saksi menjadi bahan utama penelusuran. Masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh narasi sepihak di media sosial.
Editor : Alex Buay Sako
