Bawaslu Tangani 66 Pelanggaran Kampanye, Lampung Tengah Terbanyak

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 15 November 2024 - 16:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri. Dok: Picsart berandalappung.com

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri. Dok: Picsart berandalappung.com

Bandar Lampung (berandalappung.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung kembali merilis data penanganan pelanggaran selama masa kampanye Pilkada 2024 di 15 kabupaten/kota.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri, menjelaskan bahwa selama masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 14 November 2024, Bawaslu telah menerima dan menangani 66 laporan serta temuan dugaan pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, terdapat 50 pelanggaran yang diregistrasi, terdiri dari 12 temuan dan 38 laporan. “Ada 16 dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi,” ujar Tamri pada Jum’at, (15/11/2024).

Baca Juga :  Begini Tanggapan Ketua KPU Kota Bandarlampung, Soal Oknum Komisioner Diduga Terima Uang Dari Caleg

Tamri menambahkan, dari 50 dugaan pelanggaran yang diregistrasi, Bawaslu masih menangani 3 kasus, sementara 24 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 23 lainnya dianggap bukan pelanggaran.

Adapun rincian pelanggaran yang ditangani, antara lain 3 kasus pelanggaran pidana, 3 kasus pelanggaran kode etik, dan 8 kasus pelanggaran administrasi.

Sementara itu, 13 kasus lainnya adalah pelanggaran hukum lainnya.

Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebagai daerah dengan pelanggaran terbanyak, baik dalam laporan maupun temuan, dengan 10 kasus.

Baca Juga :  Bawaslu Lampung Luncurkan 2.899 Posko Kawal Hak Pilih

Pesisir Barat mengikuti dengan 4 kasus, sedangkan Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Selatan masing-masing tercatat dengan lebih dari satu kasus.

Metro dan Mesuji masing-masing memiliki satu kasus.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain tercatat tidak ada kasus pelanggaran, yaitu Bandar Lampung, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Way Kanan, Tanggamus, dan Lampung Utara. (*)

 

Berita Terkait

Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung
Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik
Isu PLt PK Golkar Bandar Lampung Menguat Usai Musda Batal
Peringati Hari Ibu ke 97 tahun 2025, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Penanaman Pohon
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 07:45 WIB

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:33 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII

Rabu, 18 Februari 2026 - 09:13 WIB

Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:19 WIB

Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:59 WIB

Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik

Berita Terbaru

Berita Lainnya

Kekerasan di EPA Memalukan, Sikambara Minta Sanksi Tegas

Senin, 20 Apr 2026 - 08:24 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com