Bandar Lampung (berandalappung.com) – Menjelang Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terus memperkuat upaya pengawasan dengan menggelar sosialisasi bagi berbagai stakeholder pemilu, termasuk Organisasi Kepemudaan (OKP), mahasiswa, dan masyarakat luas.
Langkah ini diharapkan mampu mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga kualitas demokrasi melalui partisipasi aktif dalam proses pengawasan.
Anggota Bawaslu Lampung, Imam Bukhari, saat diwawancarai menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk menggalang sinergi dalam rangka mengawal demokrasi.
“Lewat media, OKP, dan mahasiswa, kita berharap bisa menjangkau masyarakat lebih luas untuk edukasi terkait Pilkada 2024,” kata Imam di Ballroom Hotel Novotel Lampung, Sabtu (7/9/2024).
Menurutnya, potensi permasalahan dalam proses pemilu membutuhkan perhatian bersama guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.
Imam menekankan peran penting mahasiswa sebagai target utama sosialisasi, mengingat dominasi kelompok milenial dan Gen Z dalam daftar pemilih.
Pada Pemilu 2024, mayoritas pemilih berasal dari kalangan milenial dan Gen Z, yang juga akan mendominasi di Pilkada. Mereka memiliki peran strategis sebagai bagian terbesar dari suara, sekaligus berpotensi menjadi agen edukasi bagi masyarakat luas,” kata dia.
Dalam konteks pengawasan, Bawaslu berencana membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sekitar 23 hari sebelum hari pemungutan suara, yang diperkirakan akan terbentuk pada awal November 2024.
Imam menambahkan bahwa mekanisme pembentukan PTPS saat ini sedang dibahas dalam penyusunan petunjuk teknis (Juknis) dan pedoman operasional.
Ia juga menjelaskan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan, baik melalui laporan maupun temuan di lapangan.
“Ada dua kategori pengawasan, yaitu laporan dan temuan. Siapapun, termasuk mahasiswa, bisa melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kami berharap partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap temuan yang dapat menjaga integritas pemilu,” jelas Imam.
Terkait daerah rawan dalam Pilkada 2024, Imam menuturkan bahwa secara umum, indeks kerawanan di Provinsi Lampung berada pada kategori sedang.
Namun, terdapat beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti Lampung Tengah dan Lampung Utara, yang membutuhkan pengawasan lebih intensif dibandingkan wilayah lain.
Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, Bawaslu RI berharap sosialisasi ini akan menciptakan pengawasan yang lebih kuat dan menyeluruh.
Sehingga Pilkada 2024 di Lampung dapat berjalan dengan baik, menjaga prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan bersih dari segala bentuk pelanggaran. (*)
