Bandar Lampung – Komisi IV DPRD Bandar Lampung mengundang seluruh kepala sekolah SD dan SMP di kota ini dalam sebuah pertemuan pada Senin (10/2/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat internal komisi yang membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Kartu Indonesia Pintar (PIP), serta sistem kepengurusan komite sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti pentingnya pengelolaan komite sekolah yang lebih efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa masa jabatan ketua komite idealnya dibatasi maksimal dua periode atau sekitar tiga tahun.
Hal ini bertujuan agar kepengurusan tetap relevan dengan kondisi sekolah dan wali murid yang aktif.
Selain itu, Asroni juga menyoroti permasalahan kekurangan tenaga pendidik di Bandar Lampung. Saat ini, terdapat sekitar 1.800 guru SD dan SMP di kota ini, namun masih ada kekurangan sekitar 6.000 tenaga pengajar.
Akibatnya, sekolah-sekolah terpaksa mengangkat guru honorer dengan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah masing-masing.
“Kondisi ini memang mendesak. Banyak guru honorer yang bekerja dengan gaji minim, bahkan hanya Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Mereka tetap mengabdi demi dunia pendidikan,” ujar Asroni.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada forum guru honorer yang tergabung dalam kategori R1, R2, dan R3 yang sedang berupaya menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah.
Salah satu tuntutan mereka adalah kepastian status dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lebih lanjut, Asroni berharap ada kebijakan tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, baik melalui insentif maupun penambahan kuota guru PNS dan PPPK.
Asroni juga menambahkan penggunaan dana BOS, yang memang dapat digunakan untuk menggaji tenaga honorer, namun dinilai masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan.
“Kami di DPRD ingin memperjuangkan adanya tambahan insentif bagi guru honorer. Selama ini, mereka hanya menerima insentif sekitar Rp300.000, padahal mereka mengajar setiap hari. Ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah,” tandasnya.
Komisi IV DPRD Bandar Lampung berkomitmen untuk terus mendorong eksekutif agar memberikan perhatian lebih terhadap tenaga pendidik.
