Menanti Jokowi Baru, Menagih Janji Prabowo di Bumi Lampung
berandalappung.com— Raja Basa, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Provinsi Lampung dalam waktu dekat dipastikan bukan sekadar ajang kumpul-kumpul saudagar muda. Di tengah bayang-bayang lesunya daya beli dan ketidakpastian ekonomi nasional, momentum ini dinilai harus menjadi panggung dialog jujur antara kekuasaan dan rakyat bawah.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung 2025, Ammar Fauzan, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk hadir langsung di Lampung. Namun, Ammar mewanti-wanti agar kehadiran Kepala Negara tidak terjebak dalam sekat seremonial elite usahawan semata.
“Kehadiran Presiden sangat penting untuk menjawab keresahan di tingkat akar rumput. Ini momentum memperluas ruang dialog publik, menghadirkan mahasiswa, petani, hingga pelaku UMKM,” ujar Ammar melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Tekanan di Akar Rumput dan Ironi Gerbang Sumatera
Pernyataan Ammar bukan tanpa dasar. Saat ini, masyarakat tengah dihadapkan pada realitas ekonomi yang mencekik kenaikan biaya hidup yang tak sebanding dengan pendapatan, sulitnya mencari lapangan kerja formal yang layak bagi generasi muda, serta bayang-bayang resesi global.
Lampung, yang selama ini diagungkan sebagai wilayah agraris strategis sekaligus gerbang logistik Pulau Sumatera, justru menyimpan paradoks.
Kontribusi besarnya pada sektor perkebunan dan pangan nasional belum mampu mendongkrak kesejahteraan secara masif.
Persoalan klasik seperti rendahnya nilai tambah produk lokal, mandeknya hilirisasi, hingga jebakan tengkulak yang membatasi akses pasar petani masih menjadi rapor merah yang belum tuntas diselesaikan pemerintah.
Bagi kalangan intelektual kampus, kondisi ini melahirkan kecemasan baru. Ammar menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Banyak lulusan perguruan tinggi di daerah kini limbung, berkompetisi dalam ruang sempit bursa kerja yang minim menyerap tenaga kerja produktif.
Menguji Komitmen Partisipasi Publik
Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi bumper ekonomi saat krisis, juga sedang megap-megap. Pelaku usaha di daerah mengeluhkan sulitnya akses permodalan, rantai distribusi yang mahal, hingga ketidaksiapan infrastruktur digital untuk bersaing di pasar modern.
Sebab itu, Munas HIPMI kali ini dipandang sebagai ujian bagi gaya kepemimpinan Prabowo dalam membangun komunikasi politik. Disini kami membaca bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, kepercayaan publik (public trust) hanya bisa dirawat jika saluran komunikasi dibuka dua arah bukan sekadar indoktrinasi satu arah dari atas podium.
“Kritik dan aspirasi mahasiswa atau masyarakat bukanlah bentuk perlawanan, melainkan kontribusi demokratis. Dialog yang terbuka akan membuktikan sejauh mana komitmen pemerintah terhadap prinsip partisipasi publik,” kata Ammar menambahkan.
Kini, bola panas ada di tangan Istana. Apakah kunjungan ke Lampung nanti hanya akan menjadi agenda ramah tamah reguler bersama para taipan muda, atau menjadi panggung pembuktian bahwa Presiden Prabowo benar-benar bersedia turun ke bawah, mendengar langsung detak jantung persoalan rakyatnya.(***)
Editor : alex jefri
