Aktivis PMII Tantang Gubernur dan Walikota Bandar Lampung: Kembang Api atau Kemanusiaan?
berandalappung.com— Bandar Lampung, Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Syahrul R, melontarkan pernyataan keras sekaligus menantang Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Dzausal, dan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk menentukan sikap: memilih pesta kembang api atau berdiri di sisi kemanusiaan. Ia mendesak agar agenda pesta kembang api Tahun Baru dicoret total sebagai bentuk solidaritas terhadap bencana yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (20/12/2025).
Syahrul menegaskan, pesta kembang api bukan sekadar perayaan, melainkan simbol kebijakan tanpa nurani jika tetap dilaksanakan di tengah jeritan korban bencana. Menurutnya, setiap ledakan kembang api adalah representasi dari anggaran publik yang dihabiskan untuk euforia sesaat, sementara ribuan warga masih berjuang menyelamatkan hidup.
“Kalau pemerintah tetap berpesta, maka itu berarti mereka sedang menyalakan kembang api di atas penderitaan rakyat. Ini bukan lagi soal hiburan, tapi soal keberpihakan,” tegas Syahrul.
Ia menilai, dalih tradisi perayaan Tahun Baru tidak dapat dijadikan pembenaran atas sikap abai terhadap krisis kemanusiaan. Justru, kata Syahrul, di saat seperti inilah pemerintah diuji: apakah hadir sebagai pengelola pesta atau sebagai pemimpin yang berempati.
Syahrul juga menyoroti pemborosan dan kegagalan prioritas anggaran. Ia menyebut pesta kembang api sebagai bentuk nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan efisiensi belanja daerah.
“Anggaran bisa dialihkan untuk logistik bencana, dapur umum, atau bantuan langsung. Tapi yang dipilih justru membakar uang di udara. Ini ironi yang tak bisa ditoleransi,” katanya.
Syahrul menyampaikan peringatan keras bahwa sikap Gubernur dan Walikota Bandar Lampung akan menjadi catatan publik. Ia menegaskan, jika pesta kembang api tetap digelar, maka pemerintah daerah telah secara sadar mengabaikan nilai kemanusiaan dan layak mendapat kecaman luas.
Sebagai jalan keluar, Syahrul mendesak agar pesta kembang api diganti dengan aksi solidaritas nyata, seperti doa bersama lintas iman, malam refleksi akhir tahun, penggalangan dana terbuka, serta penyaluran bantuan resmi bagi korban bencana Sumatera Utara.
“Tahun Baru tanpa kembang api bukan kemunduran. Yang mundur justru pemerintah yang kehilangan empati. Rakyat tidak butuh pesta, rakyat butuh keadilan dan kepedulian,” pungkasnya.
Sumber Berita: Alex Buay Sakou
