Berandalappung.com – Ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Provinsi Lampung mendatangi kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kantor DPRD Lampung, Senin (13/1/2025).
Berdasarkan pantauan berandalappung.com sekira pukul 13.50 WIB , ribuan petani berhasil memasuki area perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung dan menjebol kawat berduri yang terpasang oleh pihak kepolisian Kapolda Lampung.
Petani tersebut berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.
Para demonstran mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB dan melakukan orasi secara bergantian dari perwakilan tiap kabupaten sampai saat ini masih berlangsung.
Meski hujan rintik mulai turun, mereka tetap bertahan di halaman kantor pemerintahan.
“Kami datang ke sini dari berbagai kabupaten untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan harga singkong. Ternyata, kesepakatan yang dibuat oleh Gubernur tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Ia mengungkapkan keresahan petani karena meskipun Pemprov Lampung telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan 15 persen, kenyataan di lapangan berbeda.
“Harga yang ditetapkan adalah Rp1.400 dengan potongan 15 persen, tetapi kenyataannya potongan tetap 30 persen. Perusahaan tidak mematuhi aturan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap Pemprov Lampung dapat tegas dalam menjalankan kesepakatan harga singkong tersebut.
“Kami berharap ketetapan dalam kesepakatan ini bisa dijalankan. Kalau memang harus menutup perusahaan yang tidak patuh, ya tutup saja semuanya,” tegasnya.
Ia juga meminta perwakilan dari Pemprov Lampung dan DPRD Lampung untuk menemui para demonstran.
“Kedatangan kami ke kantor gubernur adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari gubernur dan wakil rakyat. Kalian semua dipilih oleh rakyat, jadi tertibkan perda yang sudah ada. Kami meminta perwakilan dari DPRD dan gubernur untuk datang menemui kami,” jelasnya.
“Jangan hanya berdiam diri di dalam ruangan. Waktu meminta dukungan rakyat kalian merengek-rengek, sekarang kami menunggu kehadiran kalian di sini,” tambahnya.
Sementara itu Rapat Pansus Tata Niaga Singkong di ruang rapat komisi DPRD Lampung, Senin (13/1/2025), memanas setelah petani menuntut kejelasan atas kebijakan tata niaga singkong.
Maradoni, salah seorang petani, memukul meja dan mendesak agar pemerintah menegaskan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB).
Ia juga menegaskan dukungan para petani untuk menolak impor singkong.
Ketegangan meningkat ketika anggota DPRD, Budhi Condorowati, mengusulkan pembentukan Perda terkait tata niaga singkong namun juga memukul meja, memicu kemarahan petani.
Suasana semakin tak kondusif hingga Budhi diminta meninggalkan forum.
Diskusi akhirnya ditunda, dan pansus akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Pj Gubernur Lampung, Samsudin.
Sebelumnya, Samsudin menetapkan harga singkong Rp1.400 per kilogram dengan potongan refraksi maksimal 15 persen pada 23 Desember 2024, namun hingga kini kebijakan itu belum diterapkan oleh perusahaan.
