Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Upaya ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang memprioritaskan keselamatan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan dalam rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (17/7/2025).
Rapat ini menekankan pentingnya respon cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam.
“Sebagai Sekda, saya mengemban salah satu tugas sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung, melihat keadaan kondisi, cuaca, dan iklim Provinsi Lampung yang mengarah ke darurat, baik bencana alam maupun non-alam, pertolongan pertama atau pascabencana menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan sekarang,” ujar Sekdaprov.
Sekdaprov menambahkan bahwa Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya membantu atau menyalurkan bantuan untuk korban pascabencana alam maupun bencana non-alam.
“Kita harus siap dan menenangkan masyarakat, karena pemerintah hadir untuk menenangkan masyarakat. Kesiapan anggaran memang tidak bisa diprediksi, namun yang terpenting adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD yang dibutuhkan.” ujar Sekdaprov.
Adapun siklus penanggulangan bencana mencakup pra-bencana (pencegahan dan pengurangan risiko), saat bencana (penyelamatan jiwa), dan pascabencana (membangun kehidupan yang lebih baik dan aman).
Menurut Sekdaprov, kesiapan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang penguatan sumber daya manusia dan fasilitas.
“Kita memfasilitasi kabupaten/kota dengan berkomunikasi juga dengan pusat apabila terjadi bencana ke depan. Kita harus mempersiapkan keperluan pascabencana, meningkatkan SDM untuk terjun langsung ke lapangan, dan menghimbau bahaya bencana ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, dalam paparannya, menyoroti urgensi simulasi bencana, termasuk simulasi Megathrust.
“Kita mengarah ke persiapan agar lebih siap. Ketika terjadi banjir, kebakaran hutan, kita sudah mempersiapkan dan memprediksi langkah selanjutnya karena terlihat dari satelit,” jelasnya.
Simulasi ini penting untuk melatih respons dan koordinasi antarpihak guna meminimalkan dampak bencana.
“Provinsi Lampung menghadapi berbagai ancaman bencana, baik alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi, maupun non-alam seperti epidemi, wabah, dan kegagalan teknologi, serta bencana sosial seperti konflik dan terorisme,” ujar Kepala BPBD.
Data menunjukkan peningkatan kejadian bencana di Lampung, dengan 98 kejadian pada tahun 2022, dan 198 kejadian hidrometeorologi per Juli 2025, yang didominasi oleh banjir (97 kejadian), angin kencang/puting beliung (68 kejadian), dan tanah longsor (29 kejadian).
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui berbagai langkah strategis. Ini termasuk penyusunan Dokumen RENKON Banjir (Pergub Nomor 41 Tahun 2022) dan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung (SK Gub Nomor: G/337/VI.08/HK/2025 tanggal 6 Mei 2025).
“Satuan Tugas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pascabencana banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota,” ujar Kepala BPBD.
Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya memperkuat kapasitas siaga dan tanggap darurat dengan penguatan dukungan anggaran taktis, ketersediaan peralatan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM bencana di setiap stakeholder, serta pengembangan budaya sadar bencana di masyarakat melalui kegiatan tematik seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, turut mendukung penuh upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Untuk bahan dan publikasi, kami akan siarkan agar masyarakat mengetahui apa saja persiapan yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi, sebelum bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi.” ujar Kadis Kominfotik.
“Saran dari saya, kita buat pusat krisis (Crisis Center) yang akan mengumumkan daerah mana yang terkena bencana dan berapa orang korban jiwanya, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat.” tambah Kadis Kominfotik.
Selain itu, kerja sama multipihak atau Penta-Helix yang melibatkan pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha/bisnis, dan media massa menjadi kunci dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi Lampung.
Dukungan dari instansi vertikal seperti TNI, POLRI, BMKG, serta organisasi non-pemerintah seperti PMI dan Pramuka juga sangat vital.
Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat membangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, sehingga penanggulangan bencana menjadi investasi pembangunan, bukan hanya respons terhadap krisis.
