Bandar Lampung (berandalappung.com) – Usai dilantik sebagai anggota DPRD Lampung untuk periode 2024-2029, sebanyak 85 anggota legislatif tengah mempersiapkan diri untuk menentukan struktur yang tepat, baik di komisi maupun dalam kepemimpinan dewan.
Salah satu di antaranya adalah Yozi Rizal, politisi dari Partai Demokrat.
Yozi Rizal, yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Demokrat Lampung, mengungkapkan keinginannya untuk ditempatkan di Komisi III DPRD Lampung. Ia menyatakan,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berharap dapat ditempatkan di Komisi III yang membidangi masalah keuangan, karena komisi ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan anggaran daerah,” ujarnya pada Rabu, (4/09/2024).
Menurut Yozi, kinerja pemerintah daerah dapat lebih optimal jika didukung oleh anggaran belanja yang memadai.
“Saya ingin memahami bagaimana cara pemda bisa meningkatkan anggaran, tidak hanya melalui pajak atau bea balik nama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperbesar anggaran belanja guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Yozi percaya bahwa sektor-sektor potensial, seperti pariwisata, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sebagai Bendahara DPD Partai Demokrat Lampung, Yozi menekankan perlunya merumuskan strategi yang lebih optimal untuk peningkatan PAD.
Ia juga berharap proses penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan dimulai dalam waktu dekat dapat berjalan lancar melalui musyawarah, meskipun regulasi telah diatur dalam peraturan pemerintah.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat penyusunan AKD. Meskipun regulasi sudah ada, musyawarah tetap menjadi cara utama untuk menentukan pimpinan di masing-masing komisi,” ungkapnya.
Setelah penyusunan AKD, tahap berikutnya adalah orientasi dan pembentukan panitia khusus (pansus), yang harus dilakukan dengan baik agar tidak menghambat kinerja DPRD Lampung.
Yozi menegaskan pentingnya ketepatan dalam penyusunan alat kelengkapan dewan untuk memastikan kelancaran tugas-tugas dewan ke depan.
“Kami khawatir jika penyusunan AKD tidak tepat, hal ini bisa menghambat kinerja dewan,” pungkasnya.
