Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengakui persoalan pengangguran di Lampung merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang perlu segera dibenahi secara bersama-sama.
Yanuar menyampaikan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi, termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), salah satunya saat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ia menegaskan, penetapan UMP saat ini telah jelas, namun persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“UMP sudah clear, tetapi pengangguran justru menjadi prioritas utama yang harus segera kita tangani,” ujar Yanuar (5/1).
Ia menilai, kondisi pengangguran diperparah oleh situasi transisi pemerintahan yang belum sepenuhnya stabil. Situasi tersebut berdampak pada iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja di daerah, khususnya di Provinsi Lampung.
Komisi V DPRD Lampung, juga berencana mengundang perusahaan-perusahaan yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal untuk membangun kerja sama konkret. Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru di tengah lesunya dunia usaha.
Namun demikian, Yanuar menekankan bahwa solusi pengangguran tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Ia mendorong perubahan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa, agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan setelah lulus, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja.
“Kalau satu mahasiswa bisa menciptakan satu atau dua lapangan pekerjaan, itu sudah sangat membantu menekan angka pengangguran,” tegasnya.
Terkait faktor penyebab pengangguran, Yanuar mengungkapkan Komisi V telah mengidentifikasi salah satu faktor dominan, yakni banyaknya perusahaan yang mengalami kegagalan usaha. Kondisi tersebut memicu pengurangan tenaga kerja, terutama di sektor usaha kecil dan menengah.
“Inflasi dan kondisi ekonomi saat ini membuat banyak perusahaan, khususnya yang kecil, justru mengurangi karyawan, bukan merekrut,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung setiap tahun terus mendorong program kemandirian masyarakat agar mampu bertahan di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.
“Lebih baik masyarakat mencoba menciptakan lapangan pekerjaan sendiri daripada susah-susah mencari pekerjaan, sementara perusahaan justru sedang mengurangi tenaga kerja,” tutup Yanuar.
