Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama pembangunan daerah menuju Visi Indonesia Emas 2045. Komitmen ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas ASN sebagai prioritas nasional.
Hal ini ditekankan dalam Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/06/2025), dengan Inspektur Upacara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekubang, ditegaskan bahwa ASN yang kompeten dan profesional memegang peranan vital dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas di Provinsi Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung mengakui adanya tantangan, salah satunya adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Lampung, khususnya pada dimensi kompetensi yang pada tahun 2023 baru mencapai angka 26,53 dari angka tertinggi 40. Capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh ASN untuk lebih proaktif dalam mengembangkan diri.
“Salah satu tantangan nyata yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Lampung, Ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih aktif dan serius dalam mengembangkan diri.” tegasnya.
Pengembangan kompetensi ASN saat ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pelatihan klasikal (tatap muka terstruktur) dan pelatihan non-klasikal. Pelatihan non-klasikal menawarkan fleksibilitas melalui praktik kerja, magang, coaching dan mentoring, pembelajaran jarak jauh (e-learning dan webinar), komunitas belajar, pembelajaran mandiri, hingga detasering dan penugasan khusus.
“Dengan adanya opsi pelatihan non-klasikal, kami mengajak seluruh ASN untuk tidak bergantung hanya pada pelatihan klasikal, ini penting agar transfer of knowledge dapat terus berlangsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan anggaran.” tambahnya.
Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung terus berinovasi, salah satunya dengan menerapkan blended learning pada pelatihan struktural seperti PKN II, PKA, PKP, Latsar CPNS, dan pelatihan pengadaan barang/jasa.
Pendekatan ini memadukan metode tatap muka dengan daring, mencerminkan transformasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel, efektif, dan partisipatif.
Penyelenggaraan pelatihan yang terukur dan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN adalah bagian integral dari strategi transformasi birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi hasil.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital, Pemerintah Provinsi Lampung juga baru saja meluncurkan Super Aplikasi Lampung-In. Inovasi layanan publik berbasis digital ini dirancang untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Lampung, mempercepat, dan mempermudah layanan pemerintahan di era digital.
“Kami mengajak seluruh ASN dan masyarakat Lampung untuk mengunduh aplikasi ini, guna memanfaatkan layanan pemerintah secara lebih efisien dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.” ujar Gubernur.
