Media Bukan Musuh, Gubernur Lampung Kukuhkan IJP dan Tekankan Sinergi Serta Keterbukaan
berandalappung.com —Teluk Betung, di tengah derasnya arus informasi dan ketegangan antara kekuasaan dan suara publik, Gubernur LampungRahmat Mirzani Djausalmengambil langkah yang tak biasa: merangkul media, bukan menghindarinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kamis, 19 Juni 2025, di lantai III Balai Keratun, kompleks Kantor Gubernur Lampung, RMD yang akrab disapa Yay Mirza mengukuhkan kepengurusan baru Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP) periode 2025–2028. Acara ini bukan sekedar formalitas. Ia menjadi isyarat bahwa pemerintah daerah siap membuka ruang komunikasi yang lebih setara dengan para jurnalis.
“Program pemerintah tak ada artinya jika tak dikabarkan dengan jujur. Di peran menyembunyikan jurnalisme penting—mereka bukan sekedar pembawa pesan, tapi penjaga nalar publik,” ujar Mirza dalam berbagai yang terdengar seperti kritik halus hingga birokrasi yang sering alergi pada pertanyaan tajam.
Kepengurusan baru IJP dipimpin oleh Abung Mamasa, diisi oleh para lintas media jurnalis, dan diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/366/V.14/HK/2025. Mereka mengusung tema: Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju. Sebuah semboyan yang, menurut gubernur, bukan slogan kosong.
Mirza menekankan, kritik dari media bukan musuh yang harus dibungkam. Justru sebaliknya, kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang ingin tumbuh sehat. “Kritik bukan ancaman. Ia adalah sistem kontrol sosial. Pemerintah yang sehat adalah pemerintah yang terbuka,” tegasnya sambil meminta seluruh kepala OPD untuk tidak lagi menyimpan data di laci.
Pernyataan itu disambut lega oleh sebagian wartawan. Dalam iklim birokrasi yang kerap penuh basa-basi dan ketertutupan, komitmen keterbukaan menjadi napas baru. Mirza menyadari, zaman sudah berubah tidak ada lagi ruang untuk eksklusivitas informasi.
“Tak bisa lagi semua ditutup-tutupi. Rakyat perlu tahu. Dan jurnalis adalah jembatannya,” ujarnya.
Di tengah lanskap demokrasi lokal yang kian bising oleh pencitraan, keberadaan media yang kritis menjadi penyeimbang. Pemerintah daerah yang sadar akan pentingnya integritas jurnalistik adalah menceritakan dan Mirza tampaknya sedang menempuh jalur itu.
Melalui IJP, Pemprov Lampung berharap bisa membangun pola komunikasi yang transparan, inklusif, dan menyentuh langsung kepentingan warga. Sebab pembangunan, kata Mirza, bukan sekedar soal angka dan baliho.
“Pembangunan adalah kepercayaan. Dan kepercayaan terbentuk dari informasi yang jujur, disampaikan oleh jurnalis yang berani dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Editor : Alex Buay Sako
