Bandar Lampung (berandalappung.com) – Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan Nasional yang mengusung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Acara ini berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Sabtu (28/12/2024).
Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Lingkungan Hidup (LH), Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Bulog, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung.
Rapat ini digelar secara hybrid, dengan pertemuan langsung dihadiri para pimpinan daerah di Lampung serta pemangku kepentingan lainnya.
Agenda rakor membahas berbagai isu strategis, di antaranya:
1. Peningkatan jaringan irigasi.
2. Distribusi pupuk.
3. Pendayagunaan penyuluh pertanian.
4. Penyediaan bibit unggul.
5. Peningkatan daya saing komoditas seperti kopi, lada, dan kelapa.
6. Pengelolaan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
7. Pengelolaan sampah.
8. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Dalam paparannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program swasembada pangan merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Swasembada pangan adalah langkah strategis yang harus kita dukung bersama. Pemerintah telah sepakat untuk menghentikan impor empat bahan pangan utama beras, jagung, gula, dan garam mulai tahun depan,” ujar Zulkifli.
Zulkifli juga menekankan pentingnya infrastruktur irigasi sebagai penunjang utama produktivitas pertanian.
“Irigasi harus menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan hasil pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk pembangunan irigasi, pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh.
Zulkifli juga memastikan distribusi pupuk akan berlangsung lebih efisien agar tiba tepat waktu di masa tanam.
“Kami telah memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang agar petani tidak lagi menghadapi keterlambatan pupuk,” jelasnya.
Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengungkapkan bahwa Lampung dipilih sebagai lokasi rakor kedua dari delapan provinsi karena potensinya yang besar di sektor pertanian, peternakan, dan tanaman pangan.
“Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk pengembangan potensi Lampung, baik di bidang pertanian, tanaman pangan, maupun peternakan,” ujar Samsudin.
Samsudin juga memaparkan beberapa usulan kepada pemerintah pusat, antara lain:
1. Pembangunan Daerah Irigasi Baru di Lampung Tengah seluas 3.225,52 hektare.
2. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 17.440 hektare untuk 18 daerah irigasi di bawah kewenangan provinsi.
3. Operasi dan pemeliharaan delapan daerah irigasi kewenangan pusat untuk pengangkatan sedimentasi.
4. Peningkatan 11 daerah irigasi kewenangan provinsi seluas 4.565 hektaree
5. Peningkatan saluran tersier dan kuarter sepanjang 104.050 meter di 15 kabupaten/kota.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung berencana menggelar rapat pimpinan awal Januari untuk mengevaluasi hasil rakor sekaligus merencanakan langkah strategis ke depan.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan strategi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan,” tutup Samsudin.
