Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, menegaskan komitmen DPRD untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang saat ini tengah digulirkan pemerintah pusat.
Menurut Hanifal, pengawasan diperlukan agar program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan awal, yakni mendorong penguatan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD, khususnya Komisi II, ikut mengawasi terselenggaranya Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Hanifal, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, dari sisi penganggaran, proses pendirian Koperasi Merah Putih sepenuhnya bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah desa, kata dia, hanya berperan dalam menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pendirian kantor koperasi.
“Penganggaran dari proses pendirian itu dari pusat. Desa hanya menyiapkan lahan, informasinya melalui mekanisme hibah untuk pendirian KMP,” jelasnya.
Terkait rencana pemakaian aset daerah Pemprov Lampung di Bandar Lampung untuk kantor Koperasi Merah Putih, Hanifal mengingatkan ketersediaan aset tersebut tidak merata di seluruh wilayah.
“Memang Pemprov punya aset di Kota Bandar Lampung, tapi dari 126 kelurahan yang ada, belum tentu Pemprov memiliki aset di semuanya,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Hanifal, perlu menjadi perhatian bersama agar perencanaan pendirian Koperasi Merah Putih tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama terkait ketersediaan lahan dan efektivitas pemanfaatan aset pemerintah.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa agar pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Program ini harus dikawal bersama agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata,” pungkasnya.
