Bandar Lampung (berandalappung.com) –Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan transparansi anggaran.
Dalam sebuah diskusi, ia menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran, terutama di daerah seperti Provinsi Lampung.
“Lampung memiliki jumlah jurnalis terbanyak di Indonesia, namun indeks kebebasan persnya justru berada di peringkat kedua terburuk secara nasional. Ini menunjukkan bahwa meski kuantitasnya tinggi, kualitasnya masih sangat rendah,” ujar Haris pada dialog HUT Fajar Sumatra ke-14 di Golden Tulip Bandar Lampung, Sabtu (7/12/2024) malam.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengawasan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah di setiap dinas.
Menurutnya, jumlah jurnalis yang ada belum cukup untuk memastikan transparansi, terlebih jika masyarakat belum memiliki kapasitas untuk ikut mengawasi.
Demokrasi Bukan Hanya Pemilu
Haris menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya tentang keberhasilan penyelenggaraan pemilu, melainkan harus menitikberatkan pada partisipasi masyarakat.
Ia membandingkan dengan sistem di negara-negara seperti Australia dan Inggris, di mana perubahan kepemimpinan dapat berjalan cepat tanpa menurunkan indeks demokrasi karena tingginya partisipasi warga.
“Kunci keberhasilan demokrasi adalah partisipasi masyarakat yang tinggi,” tegas Haris.
Kesejahteraan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan
Dalam kritiknya, Haris juga menyoroti pendekatan pembangunan kesejahteraan yang dinilai kurang melibatkan masyarakat secara aktif.
Ia menyebutkan pentingnya peran undang-undang jaminan sosial dan kesehatan dalam mendukung hak asasi manusia.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa kebebasan. “Menurut Prof. Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, kesejahteraan dan kebebasan saling terkait.
Tanpa kebebasan, kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi, seperti sekadar pembagian beras atau minyak goreng,” ujarnya.
Contoh Negara dengan Partisipasi Tinggi
Haris juga mengangkat contoh negara-negara seperti Swedia, Finlandia, dan Islandia, yang meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi moderat sekitar dua persen, tetap mampu menjamin kesejahteraan masyarakat berkat tingginya partisipasi publik.
“Dalam demokrasi, pidato, spanduk, dan regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan praktik nyata. Jika masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan dan kebodohan, maka komunikasi yang setara tidak akan pernah tercipta,” katanya.
Haris menegaskan pentingnya pendekatan multi-sektor yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi yang kokoh.
“Demokrasi sejati hanya akan tercipta jika fokus utama adalah keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat,” tandas Hariz Azhar.
Berikut rincian jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada tingkat kabupaten/kota se Lampung:
1. Kabupaten Pesisir Barat : Jumlah DPT dan DPK 121.724, Partisipasi pemilih sebanyak 96.184 atau 79,02 persen dari total pemilih.
2. Kota Metro : Jumlah DPT dan DPK 132.138, Partisipasi pemilih sebanyak 97.419 atau 73,73 persen dari total pemilih.
3. Pringsewu : Jumlah DPT dan DPK 322.486, Partisipasi pemilih sebanyak 236.442 atau 73,32 persen dari total pemilih.
4. Mesuji : Jumlah DPT dan DPK 171.082, Partisipasi pemilih sebanyak 124.056 atau 72,51 persen dari total pemilih.
5. Way Kanan : Jumlah DPT dan DPK 345.967, Partisipasi pemilih sebanyak 250.448 atau 72,39 persen dari total pemilih.
6. Pesawaran : Jumlah DPT dan DPK 348.637, Partisipasi pemilih sebanyak 250.145 atau 71,75 persen dari total pemilih.
7. Tulang Bawang Barat : Jumlah DPT dan DPK 220.403, Partisipasi pemilih sebanyak 158.245 atau 71,80 persen dari total pemilih.
8. Tanggamus : Jumlah DPT dan DPK 454.020, Partisipasi pemilih sebanyak 319.608 atau 70,40 persen dari total pemilih.
9. Lampung Utara : Jumlah DPT dan DPK 471.436, Partisipasi pemilih sebanyak 328.905 atau 69,77 persen.
10. Lampung Barat : Jumlah DPT dan DPK 222.376, Partisipasi pemilih sebanyak 151.662 atau 68,20 persen.
11. Tulang bawang : Jumlah DPT dan DPK 311.077, Partisipasi pemilih sebanyak 200.024 atau 64,30 persen
12. Lampung Timur : Jumlah DPT dan DPK 824.414, Partisipasi pemilih sebanyak 528.714 atau 64,13 persen.
13. Lampung Selatan : Jumlah DPT dan DPK 792.078, Partisipasi pemilih sebanyak 503.871 atau 63,61 persen.
14. Lampung Tengah : Jumlah DPT dan DPK 1.002.698, Partisipasi pemilih sebanyak 613.160 atau 61,15 persen.
15. Bandar Lampung : Jumlah DPT dan DPK 786.878, Partisipasi pemilih sebanyak 409.093 atau 51,99 persen.
Sementara tingkat tingkat Golput di Provinsi Lampung Sebanyak 2.259.438 atau hanya sekitar 34,61 persen dari total jumlah pemilih di Provinsi Lampung tidak menggunakan hak suaranya (Golput) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Di mana, jumlah total 6.527.414 Daftar Pemilih di Lampung, hanya terdapat terdapat 4.267.976 atau sekitar 65,39 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024.
Data tersebut berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung setelah KPU di 15 Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi di wilayahnya masing-masing.
