Budi Yuhanda: Jalan Desa dan Sumur Bor Jadi Problem Masyarakat Dapil VI

- Jurnalis

Rabu, 6 Agustus 2025 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur jalan desa dan pengadaan sumur bor menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.

Keluhan tersebut disampaikan masyarakat secara langsung saat kegiatan reses yang dilakukan di sejumlah titik.

“Permasalahan jalan desa muncul karena anggaran dana desa, khususnya di Kabupaten Mesuji, masih sangat minim. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah provinsi, baik untuk pembangunan jalan desa maupun pengadaan sumur bor, terutama karena kita sedang memasuki musim kemarau,” kata Budi Yuhanda. Rabu (06/08/2025).

Baca Juga :  Anggota DPRD Munir Turun Gunung; Bantuan Cair, Jalan Dibangun, Desa Siap Naik Level

Senior NasDem Lampung itu menjelaskan, di beberapa desa, kondisi jalan masih berupa bebatuan dan belum pernah tersentuh pembangunan. Menurutnya, jalan-jalan tersebut idealnya sudah harus dicor agar layak digunakan masyarakat.

“Kalau di Mesuji itu ada beberapa titik yang belum tergarap sama sekali. Jalan masih berupa bebatuan dan sangat perlu dicor. Ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Lampung yang juga sudah dituangkan dalam RPJMD. Maka dari itu, sangat penting untuk kita selaraskan dengan aspirasi masyarakat di desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan bahwa jika anggaran provinsi dapat dialokasikan secara merata ke setiap kabupaten, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat desa.

Baca Juga :  Hilirisasi Pertanian Mendesak, DPRD Lampung Dorong Penyerapan Gabah di Dalam Daerah

“Kalau anggarannya cukup dan dibagi merata per kabupaten, saya kira pembangunan jalan desa bisa terealisasi dengan baik. Hasilnya pun sudah mulai terlihat dan mendapat apresiasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Selain jalan desa dan sumur bor, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung itu juga menyinggung program hunian hijau yang dinilai turut mencakup aspek perbaikan infrastruktur pedesaan.

“Program hunian hijau juga mencakup perbaikan jalan desa. Ini perlu lebih digencarkan karena sudah menjadi salah satu program prioritas yang kita dukung penuh,” tutup Budi.

Berita Terkait

Trotoar Rp21,77 Miliar Ambrol, Dinas PU Temukan Besi Tak Sesuai Spesifikasi
Pimpinan DPRD Lampung Siap Kawal Anggaran HPN-Porwanas 2027
DPRD dan Pemkot Bandar Lampung Perkuat Sinergi, Eva Dwiana Fokuskan APBD 2026 pada Pembangunan dan Pelayanan Publik
Fraksi Golkar Soroti Transparansi dan Efisiensi dalam Perubahan APBD Bandar Lampung 2026
Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Afrizal Gagal Paham Tentang Hibah di APBDP
Pemprov dan DPRD Lampung Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026: Pendapatan Dipangkas Rp19,67 Miliar
Komisi I DPRD Bandar Lampung Minta Virgo Inn Tutup Sementara hingga Perizinan Lengkap
RDP DPRD Bandar Lampung, Pramuka Klarifikasi Dugaan Pungutan Rp1,5 Juta dan Dana Hibah Rp1 Miliar
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 21:14 WIB

Trotoar Rp21,77 Miliar Ambrol, Dinas PU Temukan Besi Tak Sesuai Spesifikasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 09:56 WIB

Pimpinan DPRD Lampung Siap Kawal Anggaran HPN-Porwanas 2027

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:40 WIB

DPRD dan Pemkot Bandar Lampung Perkuat Sinergi, Eva Dwiana Fokuskan APBD 2026 pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 07:55 WIB

Fraksi Golkar Soroti Transparansi dan Efisiensi dalam Perubahan APBD Bandar Lampung 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 21:15 WIB

Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Afrizal Gagal Paham Tentang Hibah di APBDP

Berita Terbaru