Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah, Munir Abdul Haris, S.Sos.I, melaksanakan reses tahap III secara maraton di 12 titik di wilayah Lampung Tengah, Rabu (6/8/2025).
Dalam kurun waktu 10 hari, mulai 23 Juli hingga 1 Agustus 2025, Munir menjangkau langsung warga di enam kecamatan untuk menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan berbagai program bantuan, terutama di bidang pendidikan.
Salah satu agenda utama dalam reses ini adalah penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi untuk 25.363 siswa dari jenjang SD hingga SMK. Total nilai bantuan mencapai Rp19,2 miliar, yang disalurkan langsung ke rekening siswa. Munir menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan hasil pengawalan dan kolaborasi dengan anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Kadafi, serta atas instruksi Ketua DPW PKB Lampung, Hj. Chusnunia Chalim.
“Alhamdulillah, ini adalah hak anak-anak kita. Saya mohon digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk beli lipstik atau skincare ibunya,” ucap Munir di hadapan warga Bangun Rejo, usai reses.
Munir juga mengingatkan kepala sekolah, operator, kepala kampung, dan bhabinkamtibmas untuk ikut mengawal distribusi bantuan agar tidak ada potensi pungutan liar. Ia menegaskan bahwa program ini harus benar-benar sampai ke tangan siswa tanpa potongan.
“Kalau ada oknum yang bermain, tolong segera laporkan ke aparat hukum. Jangan sampai perjuangan ini ternoda oleh ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas anggota Komisi III DPRD Lampung ini.
Tak hanya fokus pada pendidikan, Munir juga menyampaikan hasil perjuangannya dalam pembangunan infrastruktur.
Untuk tahun 2025, Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi pembangunan 10 ruas jalan provinsi dengan total nilai Rp97,2 miliar—jumlah terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain Seputih Surabaya–Sadewa, Kalirejo–Bangun Rejo, Gunung Sugih–Padang Ratu, hingga Metro–Kota Gajah. “Luas wilayah kita tidak sebanding dengan kekuatan anggaran. Maka kita harus pintar-pintar memperjuangkan prioritas pembangunan,” ujar Munir.
Di sektor pendidikan, Munir juga aktif mengawal program KIP Kuliah.
Ia menyampaikan bahwa kini tidak ada alasan lagi bagi anak-anak Lampung Tengah untuk tidak melanjutkan kuliah karena alasan biaya.
“Kuliah gratis dan masih dapat uang saku sampai Rp1,2 juta per bulan. Tahun ini ada tujuh anak dari Lampung Tengah yang berhasil mendapatkan program ini. Ke depan harus lebih banyak lagi,” katanya, sembari mengajak para orang tua untuk terus mendukung anak-anaknya yang punya cita-cita tinggi.
Kunjungan reses Munir juga mengungkap persoalan lama yang belum terselesaikan, salah satunya status wilayah SP 1, SP 2, dan SP 3 Way Terusan yang sejak program transmigrasi tahun 1998 belum juga menjadi desa definitif.
“Ini sudah hampir tiga dekade, tapi statusnya belum jelas. Bahkan listrik baru masuk 2023. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya akan perjuangkan status desa ini sampai tuntas, tapi warga harus bersatu dan solid,” ujar Munir yang juga dikenal sebagai mantan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam kesempatan reses tersebut juga, Munir turut mensosialisasikan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025. Ia mengingatkan masyarakat bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum data kendaraan yang menunggak dua tahun akan dihapus permanen.
“Bayar pajak bukan cuma soal kewajiban, tapi bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan. Kalau PAD meningkat, makin banyak jalan yang bisa kita bangun,” jelasnya.
Ia juga mendorong Gubernur Lampung agar APBD 2026 memprioritaskan belanja publik dari PKB untuk infrastruktur. “Kita dorong agar uang dari PKB kembali ke rakyat dalam bentuk jalan mulus,” tegasnya.
