Bandar Lampung (berandalappung.com) – Pada debat publik Pilgub Lampung kedua, dua paslon menjawab pertanyaan dari panelis mengenai masalah korupsi dan distribusi bantuan sosial.
Calon gubernur Lampung nomor urut 1 Arinal Djunaidi mendapatkan kesempatan untuk menjawab persoalan-persoalan korupsi.
Menurut Arinal, dalam mencegah praktik-praktik korupsi sosok pemimpin mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi harus menjadi teladan.
“Kalau pemimpinnya tidak melakukan hal-hal yang negatif dan tidak memberikan kesempatan atau tidak mengajak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama Islam maka korupsi tidak akan terjadi,” kata Arinal, saat debat di Novotel, Sabtu (2/11/2024) malam.
Menurutnya, upaya yang akan dilakukan ketika terpilih kembali sebagai gubernur, dia akan memberikan insentif yang formal dan diakui oleh hukum. Hal ini untuk mencegah praktik-praktik terjadinya korupsi.
“Selanjutnya, upaya yang kedua, ekonomi kerakyatan harus kita bangkitkan dan tingkatkan. Baik untuk pemerintah aparatur negara, pihak keamanan maupun rakyat,” jelas dia.
Arinal menyebut, untuk memberantas korupsi dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara, paslon nomor urut 2, Mirza – Jihan dari undian pertanyaan, mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan seputar distribusi bantuan sosial.
Calon wakil gubernur nomor urut 2 Jihan Nurlela menyampaikan, rasa prihatinnya karena program bantuan sosial dalam pendistribusiannya masih banyak mengalami masalah.
“Masalah inilah yang perlu kedepan ketika Mirza dan Jihan menjadi pemimpin provinsi Lampung harus secara bersama-sama memitigasi sebagai kepala daerah untuk mengatasi masalahnya,” ungkapnya.
Jihan menyebut, dalam pendistribusian logistik sangat dibutuhkan kolaborasi dan kordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder-stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan dalam distribusinya.
“Kita harus secara bersama-sama untuk memastikan distribusi bantuan sosial sampai ke tangan masyarakat dengan tepat waktu dan tepat sasaran,” sebutnya.
Ia menyampaikan, untuk memastikan distribusi bansos tepat sasaran, pihaknya akan melakukan inovasi berupa tata kelola data.
“Masalah data kerap kali muncul dalam distribusi bantuan sosial. Ini yang menjadi salah satu masalah karena data masih banyak sekali carut marut. Yang harusnya sudah tidak ada namun di dalam dat masih tercantum,” terangnya.
Jihan mengatakan, dalam distribusi bantuan sosial ini juga diperlukan sistem digitalalisisai pemerintah provinsi Lampung yang lebih matang dan harus sampai ke pelosok-pelosok desa.
Terutama untuk struktur yang ada di desa maupun kelurahan.
