6 Pejabat Bapenda Lampung Dirotasi Usai Target PAD Tak Tercapai
berandalappung.com— Teluk Betung, Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan langkah tegas dalam memperkuat kinerja birokrasi, terutama di sektor pendapatan daerah. Setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 tidak mencapai target maksimal, enam pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung resmi dirotasi dalam pelantikan jabatan Administrator dan Pengawas pada Rabu, 21 Januari 2026.
Rotasi besar-besaran itu berlangsung pukul 13.00 WIB di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Seluruh pejabat yang namanya tercantum dalam undangan diwajibkan hadir, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang telah diperbarui melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.
Dalam surat undangan bernomor 400.14.1.1/206/VI.04/2026, Sekdaprov menegaskan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan baru wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sesuai agama atau kepercayaannya. Seluruh pejabat juga diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
Rotasi di Tubuh Bapenda Lampung
Pelantikan kali ini menyasar sejumlah posisi strategis di jajaran Bapenda, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan perolehan PAD. Para pejabat tersebut antara lain:
Verawati Surya Lubis, S.H., M.H. — Kepala UPTD PPD Wilayah II Lampung Selatan
Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos., M.IP. — Kepala UPTD PPD Wilayah III Metro
Dimas Aditya Herlambang, S.H., M.H. — Kepala UPTD PPD Wilayah IV Lampung Tengah
Badaruddin, S.Sos., M.M. — Kepala UPTD PPD Wilayah VIII Pesawaran
Donna Febiola Indriani, S.H., M.M. — Kepala Bidang Non Pajak Bapenda (plus satu pejabat lainnya yang masuk dalam rotasi namun tidak tercantum dalam draf awal)
Rotasi ini menjadi sorotan karena sejumlah UPTD disebut tidak maksimal dalam capaian pendapatan, terutama sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, yang menjadi penyumbang terbesar PAD Lampung.
Evaluasi Ketat Kinerja Bapenda, Sejalan dengan Tren Nasional Langkah rotasi pejabat pajak daerah bukan hal baru. Sejumlah daerah di Indonesia juga memperketat evaluasi Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah:
Jawa Barat, pada akhir 2025 melakukan pemetaan ulang kinerja UPTD Samsat setelah realisasi pajak kendaraan tak mencapai proyeksi tahunan.
DIY, memutasi beberapa kepala UPTD karena capaian pajak hiburan dan retribusi turun signifikan. Sumatera Selatan, provinsi tetangga Lampung, juga merotasi pejabat Bapenda pada 2025 setelah menemukan ketidaksesuaian data objek pajak dengan realisasi penerimaan.
Evaluasi ini menjadi tren nasional karena pemerintah pusat menekankan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Daerah yang lemah dalam PAD akan menghadapi pengurangan ruang fiskal pada APBD.
Pemprov Lampung Dorong Perbaikan Sistem
Pemprov Lampung sendiri sedang mengejar sejumlah program penguatan PAD, termasuk digitalisasi sistem pembayaran pajak, optimalisasi penagihan tunggakan, serta penguatan basis data objek pajak.
Sumber internal Pemprov menyebutkan, rotasi ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pendapatan dan meningkatkan disiplin kerja di lingkungan Bapenda.
“Ini langkah penyegaran. Pemprov ingin memastikan seluruh pejabat bekerja optimal, terutama yang berkaitan langsung dengan penerimaan PAD,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Editor : Alex Buay Sako
