Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dengan seluruh Forkopimda dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan Gubernur yaitu rendahnya kualitas pembangunan manusia dan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung.
IPM Lampung tahun 2024 sebesar 73,13 menempatkan Provinsi Lampung sebagai Provinsi dengan IPM terendah di Sumatra. Menurut Gubernur, rendahnya IPM Lampung tersebut merupakan hasil dari kemiskinan.
“Bagaimana mungkin suatu daerah yang dekat dengan Jakarta, yang semua sinyal masuk, yang jalan ke semua tempat itu ada, akses ke sekolah itu bagus. Ini adalah buah dari kemiskinan,” kata Gubernur saat Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD Provinsi Lampung, di Hotel Akar, Rabu (16/7/2025).
Saat ini, angka kemiskinan Lampung juga masih tergolong tinggi, sebesar 10,69%. Adapun kemiskinan tersebut didominasi pada daerah perdesaan.
Hal ini menjadi anomali karena Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui berbagai hasil pertanian dan perkebunannya seperti beras, jagung, singkong, kopi, coklat, nanas.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 juga merupakan yang tertinggi di Sumatra, sebesar 4,57% dengan PDRB sebesar 483 T di tahun 2024.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Gubernur telah mendorong hilirisasi dan modernisasi pertanian yang akan mendukung peningkatan produktivitas dan menciptakan nilai tambah produk pertanian.
Diantaranya melalui penetapan kebijakan harga gabah, pengendalian distribusi gabah, penetapan harga ubi kayu, pemberian bantuan dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit dan pembangunan silo.
Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Lampung.
“Kita akan melakukan hilirisasi, memberikan nilai tambah di desa. Dengan bantuan dryer di desa-desa, ada 1,5 trilyun uang yang tadinya di kota, pindah ke desa, karena nilai tambah itu ada di desa,” ungkap Gubernur.
Selain itu, untuk meningkatkan IPM Provinsi Lampung, Gubernur telah melakukan langkah besar di dunia pendidikan dengan melakukan penghapusan uang komite di seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, SLB se-Provinsi Lampung.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan setiap anak di Provinsi Lampung dapat mengakses pendidikan yang berkualitas serta mewujudkan pndidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Di akhir, Gubernur Mirza menyampaikan kembali harapannya kepada Forkopimda serta seluruh Instansi Vertikal, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung untuk berkolaborasi untuk mewujudkan Lampung Maju.
“Kita tidak bisa mengatur Lampung sendiri, kita harus kolaborasi. Mari sama-sama kita melangkah, saya mohon bantuannya,” pungkas Gubernur.
