Hari Hansip 2025, Aktivis Sentil Kebijakan Bupati Lampung Tengah soal Pemotongan Insentif Linmas
berandalappung.com— Lampung Tengah, di tengah peringatan Hari Pertahanan Sipil (Hansip) tahun 2025, perhatian terhadap kesejahteraan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kembali jadi masalah. Aktivis pemuda Rosim Nyerupa menyampaikan secara mendalam atas kondisi Linmas di Lampung Tengah, yang menurutnya belum mendapatkan penghargaan yang layak atas peran strategis mereka di tingkat akar rumput.
“Kita bicara soal orang-orang yang berada di garis depan keamanan lingkungan, yang sering kali jadi pihak pertama yang hadir saat kondisi darurat terjadi. Tapi mirisnya, justru para Linmas ini mengalami pemotongan insentif setelah kepala daerah terpilih dilantik,” ujar Rosim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti kebijakan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang justru menurunkan insentif besar bagi Linmas setelah menjabat.
“Sebelum dilantik, Ada 30 janji kerja termasuk kesejahteraan aparatur kampung. Tapi realitanya, insentif aparatur kampung termasuk Danton Linmas dipangkas dari Rp 250.000 menjadi Rp 200.000, dan anggota dari Rp 200.000 menjadi Rp 150.000. Bukannya ditambah atau diperpanjang, malah dikurangi,” ungkapnya.
Menurut Rosim, kebijakan ini bukan hanya kontraproduktif, tapi juga mencederai semangat pengabdian para Linmas yang selama ini bekerja dengan loyalitas tinggi.
“30 Janji kerja seharusnya tidak berhenti di podium kampanye. Apalagi jika menyangkut kesejahteraan mereka yang menjaga keamanan dan melakukan setiap hari tanpa pamrih,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar Pemkab Lampung Tengah tidak hanya berhenti pada retorika yang diberikan, namun juga memberikan perlindungan nyata bagi Linmas, salah satunya dengan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan perlindungan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Linmas bukan sekedar simbol seragam hijau di pinggir acara. Mereka adalah pasukan sosial yang sangat vital—dari menjaga TPS saat pemilu, hadir saat bencana, hingga menjaga ketentraman masyarakat. Maukah kita terus memperlakukan mereka sekadar sebagai pelengkap seremoni?” sindir Rosim.
Sekadar informasi, sejak tahun 2002 Hansip berganti menjadi nama Linmas, menandai perubahan peran dari pertahanan sipil murni menjadi pelibatan aktif dalam berbagai aspek sosial dan kemasyarakatan. Sejak tahun 2004, pembinaan Linmas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Satpol PP, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
“Lima tugas besar diemban Linmas sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Tapi sayangnya, diberikan kepada mereka belum sebanding dengan beban tanggung jawab yang dipikul. Waktunya pemerintah daerah lebih serius, bukan sekadar formalitas tahunan,” tutup Rosim.
Editor : Alex Jefri
