Mangkir dari Sidang, Nanda Indira Kembali Dipanggil Hakim; Ahli Beberkan Unsur Pelaku Pasif TPPU

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mangkir dari Sidang, Nanda Indira Kembali Dipanggil Hakim; Ahli Beberkan Unsur Pelaku Pasif TPPU

 

berandalappung.com— Teluk Betung, Bupati Pesawaran Nanda Indira Sebastian kembali menjadi sorotan setelah tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat suaminya, mantan Bupati Pesawaran dua periode, Dr. Dendi Ramadhona, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Nanda Indira pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin (29/6/2026). Kehadirannya dinilai penting karena namanya beberapa kali muncul dalam fakta-fakta persidangan terkait dugaan aliran dana dan kepemilikan aset yang sedang diperiksa.

Dalam sidang Jumat (26/6/2026), Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pakar hukum pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Airlangga, Toetik Rahayuningsih,

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Enan Sugiarto, ahli menjelaskan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku pasif TPPU apabila menerima, menguasai, menggunakan, atau menikmati harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Baca Juga :  Pemda Way Kanan Dukung dan Support Institusi Hukum Dalam Pembangunan

Menurut ahli, pihak yang menerima atau menguasai aset hasil kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur dalam ketentuan tersebut terbukti. Keterangan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan jaksa mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara dugaan TPPU.

Dalam persidangan yang sama, mantan Kabag Umum Setdakab Pesawaran, Hendry Kurniawan, memberikan kesaksian mengenai dugaan aliran dana sebesar Rp4,22 miliar yang menurut keterangannya digunakan untuk membangun sebuah rumah di Jalan Bukit Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung.

Hendry juga menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikan atas nama Nanda Indira Sebastian. Selain itu, ia menyebut Fanny Setiawan, yang saat itu menjabat Kabag Umum Setdakab Pesawaran, sebagai pihak yang menjual lahan seluas sekitar 390 meter persegi tempat rumah tersebut berdiri.

Sebelumnya, pada sidang 17 Juni 2026, dua saksi, yakni subkontraktor pembangunan rumah H. Sarimin dan arsitek proyek Danta, mengaku sempat didatangi seseorang yang mereka identifikasi sebagai ajudan Bupati Pesawaran setelah menerima panggilan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung.

Baca Juga :  Tidak Terima Korban Laka Meningal Dunia Dijadikan Tersangka, Keluarga Tuntut Keadilan

Menurut kesaksian mereka, orang tersebut diduga meminta agar keduanya menyampaikan kepada penyidik bahwa rumah itu merupakan milik Zulkifli Anwar, bukan milik Dendi Ramadhona maupun istrinya.

Keterangan tersebut masih akan dinilai majelis hakim bersama alat bukti lainnya.

Sementara itu, dosen Hukum Pidana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dwi Putri Melati, dalam wawancara terpisah menjelaskan bahwa penanganan perkara TPPU pada prinsipnya tidak selalu harus menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal (predicate crime).

Menurutnya, sepanjang alat bukti mencukupi, pihak yang diduga terlibat dalam proses menyembunyikan, mengubah, menguasai, atau menikmati hasil tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Sidang lanjutan pada Senin (29/6/2026) diperkirakan kembali menjadi perhatian publik karena majelis hakim kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Nanda Indira Sebastian. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan keterangan terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Seluruh keterangan yang terungkap hingga saat ini masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan dan belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(***)

Editor : Alex Buay Sako

Berita Terkait

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung
LBH Sejahtera Bersama Lampung Perkuat Akses Keadilan Lewat Pembinaan Posbankum
Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum
Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum
Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE
PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut
Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI
Ahli Hukum Nilai Penetapan Delapan Tersangka Korupsi Polda Lampung Berdasar
Berita ini 73 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:54 WIB

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung

Jumat, 6 November 2026 - 16:20 WIB

Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum

Rabu, 4 November 2026 - 16:57 WIB

Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 21:53 WIB

Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:55 WIB

PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut

Berita Terbaru

Politik

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Minggu, 15 Nov 2026 - 10:15 WIB