Isu Pemangkasan PPPK Menguat, BKD Lampung Fokus Saja pada Kinerja
berandalappung.com– Teluk Betung, Pemerintah Provinsi Lampung meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap fokus bekerja di tengah beredarnya isu pemangkasan pegawai pada 2027. Otoritas kepegawaian daerah menilai kabar tersebut belum berdasar pada kebijakan yang konkret.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Riswandi, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih menitikberatkan pada penataan dan optimalisasi pegawai yang sudah ada.
“Tidak perlu khawatir. Yang penting bekerja dengan baik, jaga kinerja dan disiplin,” kata dia saat ditemui di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 30 Maret 2026.
Rendi mengakui beban belanja pegawai Pemprov Lampung telah melampaui ambang batas ideal sebesar 30 persen. Namun, menurut dia, kondisi itu merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional terkait pengangkatan PPPK yang harus diikuti pemerintah daerah.
“Belanja pegawai memang sudah lewat 30 persen. Itu konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang mengenai pengangkatan PPPK,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah provinsi masih melakukan penyesuaian dan evaluasi sebagai bagian dari penataan kepegawaian yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027.
Rendi memastikan belum ada kebijakan yang mengarah pada pengurangan pegawai secara massal.
“Kalau semua PPPK sudah dilantik, kita berjalan seperti biasa. Tidak ada kebijakan pengurangan secara massal,” kata dia.
Meski begitu, evaluasi terhadap PPPK tetap dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah, kata Rendi, akan menilai kinerja dan kedisiplinan pegawai secara individual, bukan melalui kebijakan pemangkasan menyeluruh.
Editor : Alex Buay Sako
