Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Apel Akbar Satlinmas dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan deklarasi, pelantikan, dan pengukuhan Pengurus Pusat serta Daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) se-Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat (28/8/2026).
Keikutsertaan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam agenda nasional ini menjadi momentum penguatan konsolidasi trantibumlinmas di Provinsi Lampung, guna memastikan kesiapsiagaan personel Satlinmas di tingkat pekon/desa dan kelurahan dalam mendukung mitigasi bencana, pencegahan karhutla, serta stabilitas keamanan lingkungan secara berkelanjutan.
Apel akbar yang diikuti sekitar 3.000 personel Satlinmas tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, serta dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan kepala daerah se-Indonesia.
Dalam amanatnya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus termanifestasi dalam wujud rasa aman dan tertib bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk rasa aman, ketenteraman, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan pemerintah ketika masyarakat membutuhkan,” kata Wiyagus.
Wiyagus menguraikan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masuk ke dalam kategori pelayanan dasar wajib.
“Menjaga ketenteraman dan ketertiban bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan kewilayahan yang kian kompleks membutuhkan respons cepat dan keterlibatan elemen masyarakat yang paling dekat dengan lingkungan.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Negara membutuhkan kekuatan yang berada paling dekat dengan masyarakat, yang memahami lingkungan, mengenali potensi kerawanan, dan dapat bergerak ketika masyarakat membutuhkan bantuan,” katanya.
Saat ini tercatat sebanyak 1.258.758 personel Satlinmas di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta didukung keberadaan 469.076 poskamling di seluruh Indonesia.
“Dengan kedekatan tersebut, Satlinmas memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan warga, serta menyampaikan informasi secara cepat kepada pemerintah dan unsur terkait,” ujar Wiyagus.
Secara khusus, Wamendagri menyoroti ancaman karhutla yang melanda sejumlah wilayah prioritas di Indonesia. Ia menginstruksikan agar seluruh jajaran Linmas mengambil inisiatif pencegahan.
“Saya meminta Satlinmas mengambil peran lebih kuat dalam pencegahan, deteksi dini, lakukan pemantauan lingkungan, bangun komunikasi dengan masyarakat, edukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan segera laporkan apabila ditemukan titik api atau potensi bahaya,” tegasnya.
Terkait respon kebencanaan, Wiyagus mencontohkan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan kesinambungan peran Linmas.
“Penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi. Setelah itu masih terdapat proses pendataan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan, hingga membangun kembali kehidupan masyarakat,” katanya.
“Pemerintah membina, daerah menguatkan, Satlinmas mengabdi, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan bersama,” pungkas Wiyagus merumuskan pilar penguatan Satlinmas ke depan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan jajaran TNI untuk mengintegrasikan potensi Aslinmas dalam operasi penanganan kerawanan wilayah dan karhutla bersama Polri, BNPB, dan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan kita nanti Aslinmas bisa jadi suatu organisasi yang bisa berperan untuk bangsa dan negara,” kata Maruli seusai apel.
“TNI yang sudah berperan dengan Polri di depan, ada juga BNPB, ya mungkin nanti Aslinmas bisa masuk,” ujarnya.
Maruli menilai kebersamaan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan mitigasi di lapangan.
“Dengan nanti ada kekompakannya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Aslinmas, mungkin akan jauh lebih efektif nanti,” katanya.
“Apa yang bisa dikerjakan kita fleksibel ya. Jadi ikut membantu intinya,” tambah Maruli mengenai fleksibilitas peran organisasi masyarakat tersebut.
