Bandar Lampung (berandalappung.com) – Masa aksi demonstrasi berasal dari Aliansi Lampung Menggugat sementara menghentikan aksinya sekira Pukul 14.55 WIB.
Jendral lapangan Aliansi Lampung Menggugat, Novel menjelaskan, atas kesepakatan bersama dengan berbagai koordinator aksi, mereka sepakat
menghentikan demonstrasi lantaran kekhawatiran demo dipelintir oleh kepentingan terterntu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bersama dengan berbagai koordinator lapangan sepakat agar aksi ini dihentikan,” ujarnya, Jum’at (23/8/2024).
Dirinya mengatakan, meskipun DPRD meminta kepada pihaknya untuk berdialog, mereka menolak tawaran tersebut.
“Setelah ini, kita akan kembali melakukank onsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjutan,” ungkapnya.
Pihaknya akan kembali aksi mengeruduk DPRD Lamoung di tanggal 2 September mendatang, tepat di hari pelantikan Anggota DPRD periode 2024-2029.
“Iya mungkin kita akan kembali melakukana ksi untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD yang baru,” tuturnya.
Sebelumnya, sekitar pukul 13.30 WIB terlihat Ketua DPRD Lampung MingrumGumay yang didampingi Wakil Ketua III Yozi Rizal terlihat turun kelapangan dan menemui massa aksi.
Ningrum Gumay berkesempatan menaiki podium dan menyampaikan kepada massa aksi bahwa pihaknya memperhatikan apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa.
Namun lantaran ingin ditemui oleh semua Fraksi DPRD Lampung, massa aksi memaksa ingin masuk ke dalam kantor DPRD Lampung.
Massa alksi juga semakin terprovokasi lantaran ada satu orang yang diamankan hingga akhirnya massa aksi dan polisi terlibat saling dorong hingga massa aksi melempari botol minum hingga batu.
Namun masa aksi dapat di lerai dengan cepat dan menghentikan lemparan batu dari masa aksi.
Empat tuntutan Aliansi Lampung Mengugat Tuntutan mereka di antaranya menuntut Presiden dan DPR RI menghentikan revisi UU Pilkada yang tidak pro-rakyat.
Serta mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Kemudian, hapuskan semua kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan boikot Pilkada 2024.
