Wartawan Perlu Sekolah Tinggi?
Antara Ijazah, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Publik
Pikiran ini muncul ketika ada oknum Polisi menyatakan wartawan otaknya harus rada pinter, membuat penulis termotivasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan lebih tinggi dari yang sudah di tempuh dan ini mungkin terdengar sederhana. Namun, di baliknya ada persoalan yang cukup penting: seperti apa sebenarnya wartawan yang dibutuhkan masyarakat hari ini?
Dunia media berubah sangat cepat. Informasi tidak lagi hanya datang dari koran, radio, atau televisi. Media sosial membuat siapa pun bisa merekam peristiwa, menulis, lalu menyebarkannya kepada ribuan orang dalam hitungan menit. Di tengah keadaan seperti ini, keberadaan wartawan justru menjadi semakin penting. Sebab wartawan bukan hanya orang yang pandai menulis. Ia bertugas mencari fakta, memeriksa kebenarannya, memberi konteks, lalu menyampaikannya kepada publik secara bertanggung jawab.
Karena itu, saya berpandangan bahwa pendidikan formal penting bagi wartawan. Tetapi, saya juga tidak setuju jika ijazah dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah seseorang layak disebut wartawan profesional.
Wartawan Bukan Sekadar Pandai Menulis
Menjadi wartawan tidak cukup hanya bermodal kemampuan merangkai kata dan keberanian bertanya kepada narasumber. Di balik sebuah berita ada proses panjang yang menuntut ketelitian.
Seorang wartawan harus bisa memeriksa informasi, mencari sumber pembanding, membaca data, memahami etika, melakukan investigasi, dan mengetahui konsekuensi hukum dari berita yang dibuatnya. Semua itu membutuhkan pengetahuan, bukan sekadar keterampilan menulis.
Tantangannya semakin berat di era digital. Berita palsu bisa beredar jauh lebih cepat daripada proses klarifikasinya. Foto dan video bisa diedit sedemikian rupa sehingga tampak meyakinkan. Bahkan kecerdasan buatan kini mampu menghasilkan tulisan, gambar, dan suara yang sulit dibedakan dari yang asli.
Dalam situasi seperti itu, wartawan tidak boleh hanya menjadi orang yang paling cepat mengunggah berita. Ia harus menjadi orang yang paling cermat memastikan bahwa berita tersebut benar. Di sinilah kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Pengalaman memang membentuk ketajaman seorang wartawan, tetapi pendidikan yang baik dapat memberikan dasar berpikir yang kuat.
Sejarah Pers Indonesia Memberikan Pelajaran
Kalau melihat perjalanan pers Indonesia, persoalan pendidikan sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa kolonial, kita menemukan tokoh-tokoh pers yang menjadikan pengetahuan sebagai modal penting dalam menjalankan kerja jurnalistik.
Salah satu nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Tirto Adhi Soerjo. Ia menempuh pendidikan di HBS dan kemudian masuk STOVIA, sekolah kedokteran untuk kaum bumiputra di Batavia. Pendidikan kedokterannya memang tidak sampai selesai karena ia memilih jalan jurnalistik.
Pilihan itu kemudian membawanya mendirikan Medan Prijaji, salah satu tonggak penting dalam sejarah pers Indonesia. Bagi Tirto, pers bukan sekadar tempat menyampaikan kabar. Pers dapat menjadi ruang untuk membela masyarakat, menyuarakan ketidakadilan, sekaligus mengkritik kekuasaan.
Menariknya, pendidikan Tirto tidak berhenti di bangku sekolah. Ia belajar dari pengalaman dan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalanan jurnalistiknya, ia mendapat bimbingan Karel Wijbrands dan didorong untuk memahami hukum serta tata pemerintahan. Pengetahuan itulah yang membuat kritiknya terhadap kekuasaan menjadi lebih tajam.
Dari Tirto kita belajar bahwa pendidikan dan pengalaman tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru saling menguatkan.
Mochtar Lubis: Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
Nama lain yang layak disebut adalah Mochtar Lubis. Ia menempuh pendidikan di HIS Sungai Penuh dan kemudian belajar ekonomi di Kayutanam. Dari pendidikan tersebut, ia mendapatkan bekal pengetahuan ekonomi sekaligus wawasan sosial dan politik serta kemampuan berbahasa asing.
Namun, perjalanan intelektual Mochtar Lubis tidak berhenti di sekolah. Ia terus belajar secara mandiri dan memperluas pengalaman melalui pergaulan serta perjalanan internasional. Dari sanalah terbentuk sosok wartawan yang dikenal berani, kritis, dan tajam dalam melihat persoalan.
Kisah Mochtar Lubis mengingatkan kita bahwa ijazah hanyalah salah satu tahap dalam perjalanan belajar. Seorang wartawan justru dituntut untuk terus membaca, bertanya, berdiskusi, turun ke lapangan, dan mengikuti perubahan zaman.
Dengan kata lain, wartawan yang baik adalah pembelajar sepanjang hayat.
Dari Goenawan Mohamad hingga Najwa Shihab
Dunia pers Indonesia juga memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan wartawan bisa sangat beragam. Goenawan Mohamad, misalnya, dikenal sebagai wartawan dan esais serta salah satu tokoh penting dalam perjalanan Tempo. Wawasan intelektual dan pengalaman lintas bidang membuat tulisan jurnalistiknya tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi juga mengajak pembaca melihat persoalan dari sudut yang lebih luas.
Generasi berikutnya memberi contoh yang menarik melalui Najwa Shihab. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia dan kemudian memperoleh gelar Master of Laws dari Melbourne Law School. Latar belakang hukum tersebut menjadi bekal berharga dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik, terutama ketika berhadapan dengan persoalan hukum, kebijakan, dan isu publik.
Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa wartawan tidak harus selalu berasal dari jurusan jurnalistik atau ilmu komunikasi.
Justru, latar pendidikan yang berbeda bisa menjadi kekuatan. Sarjana hukum dapat memperdalam liputan hukum dan politik. Sarjana ekonomi bisa lebih tajam membaca persoalan ekonomi. Lulusan pertanian dapat memahami persoalan pangan dan agraria. Lulusan teknik bisa berbicara lebih mendalam mengenai industri dan teknologi.
Yang penting adalah kemampuan membawa pengetahuan itu ke dalam kerja jurnalistik.
Tetapi, Apakah Wartawan Tanpa Gelar Sarjana Tidak Profesional?
Di titik ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai pembicaraan tentang pentingnya pendidikan berubah menjadi anggapan bahwa wartawan yang tidak memiliki gelar sarjana pasti tidak profesional.
Anggapan seperti itu tidak tepat. Sejarah pers Indonesia menunjukkan bahwa banyak orang belajar jurnalistik melalui pengalaman, membaca, berguru kepada senior, dan bekerja langsung di lapangan.
Sebaliknya, gelar sarjana juga bukan jaminan otomatis bahwa seseorang akan menjadi wartawan yang baik. Pendidikan tinggi tidak akan banyak berarti jika seorang wartawan tidak mampu memeriksa fakta, tidak memahami etika, atau tidak memiliki keberanian untuk menjaga independensi.
Jadi, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya ijazah. Persoalan utamanya adalah kompetensi. Pendidikan formal merupakan salah satu jalan untuk membangun kompetensi. Namun, ia harus dilengkapi dengan pelatihan jurnalistik, pengalaman lapangan, kebiasaan membaca, kemampuan berdiskusi, penguasaan teknologi, pemahaman hukum pers, dan komitmen untuk terus belajar.
Pers Membutuhkan Wartawan yang Berpengetahuan
Menurut saya, perdebatan mengenai pendidikan wartawan seharusnya diletakkan pada persoalan yang lebih besar: kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Sebuah berita yang salah tidak berhenti sebagai kesalahan redaksional. Berita itu bisa merusak nama baik seseorang, menyesatkan masyarakat, bahkan memicu persoalan sosial. Karena itu, setiap wartawan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan memiliki konteks yang memadai.
Wartawan tidak cukup hanya tahu apa yang sedang terjadi. Ia juga perlu memahami mengapa peristiwa itu terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Untuk itu, wartawan perlu memiliki wawasan yang luas. Ia perlu membaca sejarah, memahami hukum, mengikuti perkembangan politik dan ekonomi, mengenal persoalan sosial, memahami teknologi, serta memiliki kepekaan terhadap masalah kemanusiaan.
Semakin besar pengaruh media, semakin besar pula tuntutan agar wartawan meningkatkan kapasitas dirinya.
Pendidikan Formal Harus Diperkuat dengan Pendidikan Profesi
Menurut saya, pilihan yang paling masuk akal bukan memperdebatkan apakah semua wartawan harus sarjana atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem yang membuat pendidikan formal dan pendidikan profesi berjalan beriringan.
Perguruan tinggi dapat membentuk cara berpikir, kemampuan riset, wawasan akademik, dan penguasaan bidang tertentu. Pendidikan jurnalistik membekali keterampilan teknis. Pengalaman di lapangan mengajarkan wartawan menghadapi situasi nyata. Sementara etika dan standar kompetensi menjadi pagar agar kebebasan pers tetap berjalan bersama tanggung jawab.
Dengan bekal tersebut, wartawan tidak hanya dituntut menjadi orang yang cepat menemukan berita. Ia juga harus mampu menjelaskan persoalan kepada publik secara jernih: apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, siapa yang terdampak, dan apa maknanya bagi masyarakat.
Pada Akhirnya, yang Dipertaruhkan adalah Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, pers hidup dari kepercayaan.
Ketika masyarakat mulai meragukan berita yang mereka baca, yang terkena dampak bukan hanya satu wartawan atau satu perusahaan media. Kepercayaan terhadap pers secara keseluruhan ikut dipertaruhkan.
Karena itu, pendidikan formal bagi wartawan sebaiknya tidak dipandang sebagai beban atau sekadar syarat administratif. Pendidikan harus dilihat sebagai salah satu investasi untuk menjaga mutu pers.
Tirto Adhi Soerjo menunjukkan bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk melawan ketidakadilan. Mochtar Lubis memberi teladan tentang keberanian dan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Goenawan Mohamad menunjukkan bagaimana wawasan intelektual dapat memperkaya kerja jurnalistik. Sementara Najwa Shihab memperlihatkan bahwa pendidikan di luar jurnalistik, dalam hal ini hukum, dapat menjadi bekal yang sangat berarti bagi seorang jurnalis.
Jadi, seberapa penting wartawan menempuh pendidikan formal? Jawabannya: sangat penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran profesionalisme.
Wartawan yang baik bukan hanya wartawan yang memiliki ijazah. Ia adalah wartawan yang memiliki pengetahuan, kompetensi, pengalaman, integritas, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar.
Sebab wartawan pada akhirnya tidak hanya bekerja dengan kata-kata. Ia bekerja dengan kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan pengetahuan, ketelitian, keberanian, serta tanggung jawab.(***)
Penulis : Hengki Irawan, wartawan muda dan masih sekolah
Editor : Alex Buay Sako
