Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan sebagai langkah mengubah komoditas pertanian menjadi produk bernilai tambah di daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (24/7/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PPN beserta jajaran deputi Bappenas yang secara khusus datang untuk melihat kondisi Lampung sekaligus mendengarkan kebutuhan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Menteri bersama para deputi. Kami berharap Bappenas dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menjelaskan, Lampung merupakan provinsi di ujung selatan Pulau Sumatra dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare. Lampung juga menjadi salah satu provinsi terpadat di Sumatra dengan sekitar 70 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian.
“Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak. Perekonomian daerah sangat bergantung pada sektor pertanian dan komoditas pangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Dimana, Produksi padi Lampung menempati peringkat keenam nasional, Produksi jagung berada di peringkat kelima nasional, sementara sekitar 70 persen hasil panennya digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.
Selain itu, Lampung menjadi penghasil utama ubi kayu nasional dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap produksi tapioka Indonesia.
Lampung juga dikenal sebagai produsen nanas terbesar yang menyumbang sekitar 23 persen produksi nanas dunia, serta menjadi sentra produksi pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas peternakan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat transformasi ekonomi desa. Program tersebut antara lain pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan pengering (dryer) hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi, serta penguatan hilirisasi komoditas pertanian melalui Program Desa Ku Maju.
Melalui program tersebut, jelas Gubernur Mirza, pemerintah daerah mendorong agar komoditas pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah di tingkat desa.
Ia mengungkapkan masih banyak komoditas unggulan Lampung yang belum diolah secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan di daerah.
“bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyoroti pengembangan komoditas singkong sebagai salah satu prioritas. Menurutnya, produktivitas singkong Lampung saat ini masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.
Diakhir sambutannya, Gubernur Mirza berharap Bappenas mendukung pengembangan kawasan industri pangan di Lampung sebagai pusat hilirisasi komoditas pertanian nasional. Langkah tersebut akan memperkuat nilai tambah produk pertanian, meningkatkan daya saing industri pengolahan, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Lampung. Ia menilai perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi riil di daerah, terutama dari tingkat desa.
Menurut Rahmat, identifikasi persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Ia menyampaikan Bappenas akan menjadikan pendekatan pembangunan berbasis desa di Lampung sebagai salah satu model perencanaan pembangunan.
Lanjut, Rahmat mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi juga harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Di Indonesia Timur ada daerah yang pertumbuhannya sampai 20 persen, tetapi pemerataannya rendah sekali. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Sekali lagi, pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian,” jelasnya.
Rahmat menyatakan Bappenas siap mempelajari seluruh usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dirumuskan menjadi solusi dan program pembangunan.
Ia juga menilai pengembangan komoditas singkong memiliki prospek strategis bagi masa depan Indonesia, termasuk sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis pertanian.
