DPRD dan Pemkot Bandar Lampung Perkuat Sinergi, Eva Dwiana Fokuskan APBD 2026 pada Pembangunan dan Pelayanan Publik
berandalappung.com– Raja Basa, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung memperkuat sinergi dalam mengawal arah pembangunan dan kebijakan anggaran tahun 2026.
Sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat, menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, serta jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Senin (24/8/2026).
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai saran, kritik, serta masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026.
“Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2026,” ujar Eva.
Eva menegaskan, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah, termasuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap berfokus pada sektor-sektor utama pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta penguatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
Pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Pemkot juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Optimalisasi PAD menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal agar program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Eva juga menekankan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelayanan dasar tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat hingga pelayanan sosial.
“Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Terkait pengelolaan APBD, Eva memastikan Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, efektivitas belanja daerah serta optimalisasi pendapatan.
Selain itu, program pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas kesehatan, perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan terus didorong.
Penanganan persoalan banjir turut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam arah pembangunan tahun 2026. Pemkot akan melakukan peningkatan sistem drainase dan normalisasi sejumlah aliran sungai guna mengurangi risiko banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mendorong pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk penguatan drainase serta sosialisasi program biopori kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan RT,” ungkapnya.
Sementara dalam pengelolaan sampah, Pemkot Bandar Lampung terus memperkuat kerja sama dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah guna mengurangi persoalan lingkungan di kawasan perkotaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Eva berharap seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam menyempurnakan program pembangunan Kota Bandar Lampung.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting. Dengan kebersamaan, seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bandar Lampung,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penguatan komitmen antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengawal pembangunan daerah serta memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
(Okt)
Editor : alex jefri
