BERANDALAPPUNG.COM – Dengan di keluarkannya Surat Sekda Kabupaten Tanggamus dengan Nomor : 412.2/7897/34/2023 tentang Persiapan Pengelolaan Keuangan Pekon Tahun Anggaran 2024
Pada poin 8 menyatakan bahwa hasil Ratas antara PJ Bupati, Sekda, Kepala BPKD dan Kadis PMD tanggal 6 November kemarin menyimpulkan bahwa, untuk penyaluran Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2023 hanya dapat disalurkan sampai dengan penyaluran ke 9 saja dari 12 kali penyaluran, sedangkan untuk 3 kali penyaluran berikutnya akan disalurkan pada tahun 2024.
Defriza Wakil Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tanggamus, mewakili Ketua PPDI Kabupaten Tanggamus mengatakan, kami merasa kecewa lantaran sikap Pemkab Tanggamus untuk menunda sisa 3 kali penyaluran ADP, BHP dan BHR yang seharusnya full untuk tahun Anggaran 2023, akan tetapi hanya akan disalurkan 9 kali.
“Tentu ini menjadi pil pahit untuk seluruh Perangkat Pekon di Kabupaten Tanggamus, dimana jerih payah kawan – kawan Perangkat Pekon dalam bekerja dituntut Optimal demi terselenggaranya pelayanan prima kepada Masyarakat di tiap – tiap Pekon, akan tetapi hak – haknya tidak dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Dilain tempat Himawan selaku Ketua PPDI Kecamatan Bandar Negeri Semuong menambahkan, bahwa kami berharap dalam waktu dekat PPDI Tanggamus dapat beraudiensi dengan PJ Bupati dan Sekda Tanggamus.
“Perangkat Desa di tuntut untuk bekerja semaksimal mungkin tetapi tidak di barengi dengan Siltap yang tidak dibayarkan sesuai jadwal yang sudah di tentukan ini untuk mempertegas nasib kami, serta untuk membuat terang benderang terkait Anggaran ini apakah betul anggaran ini tertunda dari pusat, apa memang anggaran ini tidak ada atau anggaran ini habis untuk kegiatan lain, karena di bawah berseliweran informasi – informasi seperti itu,”tukasnya. (Ridho)
