Samsudin Terima Penghargaan Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 10 Desember 2024 - 22:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (berandalappung.com) – Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, menerima penghargaan *Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM)* Tahun 2024 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, dalam puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa malam (10/12/2024). Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membina 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam hal pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

Pj. Gubernur Samsudin menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menteri HAM, Natalius Pigai, yang juga menyerahkan penghargaan serupa kepada beberapa kepala daerah lainnya.

Dengan penghargaan ini, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung juga ditetapkan sebagai daerah peduli Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah capaian signifikan yang menunjukkan komitmen daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan masyarakat.

Baca Juga :  Pelantikan Senyap Direktur RSUDAM, Ada Apa di Balik Kursi Panas?

Peringatan Hari HAM Sedunia ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024 mengenai Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menegakkan nilai-nilai HAM.

“50 persen dari poin Astacita yang diusung oleh Presiden menyangkut tentang HAM,” ujar Pigai.

Menurutnya, HAM merupakan fondasi peradaban yang menghubungkan nilai-nilai fundamental bangsa dengan prinsip-prinsip internasional yang diakui dunia.

Pigai juga menyampaikan bahwa dalam strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, pembangunan diarahkan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan hak asasi manusia, dengan tujuan Indonesia Emas 2045.

Baca Juga :  Tahun 2026 Pemprov Lampung sebagai Tahun Percepatan Pembangunan, Pelayanan Publik dan Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang turut hadir dalam peringatan tersebut, berharap momentum Hari HAM Sedunia dapat meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya isu-isu HAM dalam agenda pemerintah ke depan.

“Semoga peringatan ini menggugah kesadaran kita bersama untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia dan menjadikannya agenda utama di masa depan,” ujar Menko Yusril.

Dengan penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam memajukan nilai-nilai HAM di tingkat daerah, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang peduli terhadap kesejahteraan dan hak-hak warganya.

Berita Terkait

Jejak Babinsa Menjawab Dahaga Warga Kotabumi
Ketat Ikat Pinggang Salah Tempat, di Ruang Parlemen atau Dirakyat
Faktualisasi Kelembagaan: Kemendagri Uji Usulan Pemprov Lampung Soal UPTD di Dinas Peternakan 
Mengapa Kejagung Mengerem Kasus Makan Bergizi Gratis?
Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Rajabasa Indah Laksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Umum
Pembangunan Lanjutan RS Hewan Lampung Bergulir Dua Pekan Lagi
Puskesmas Kemiling Gelar Cek Kesehatan Gratis Bersama Paguyuban Kemiling Bersatu dalam Rangka HUT ke-1
Tidak Transparan di BKD Lampung ada 17 Pejabat Dilantik Diam-Diam
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 20:05 WIB

Jejak Babinsa Menjawab Dahaga Warga Kotabumi

Minggu, 2 Agustus 2026 - 13:04 WIB

Ketat Ikat Pinggang Salah Tempat, di Ruang Parlemen atau Dirakyat

Jumat, 24 Juli 2026 - 11:49 WIB

Faktualisasi Kelembagaan: Kemendagri Uji Usulan Pemprov Lampung Soal UPTD di Dinas Peternakan 

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:10 WIB

Mengapa Kejagung Mengerem Kasus Makan Bergizi Gratis?

Minggu, 5 Juli 2026 - 18:33 WIB

Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Rajabasa Indah Laksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Umum

Berita Terbaru