Bandar Lampung (berandalappung.com) –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan indeks kerawanan terkait pilkada serentak yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada 27 November 2024.
Hasil riset Bawaslu itu juga menunjukkan bahwa sejumlah faktor baik penyelenggaraan maupun peserta pilkada bisa menjadi titik rawan pada sejumlah wilayah yang terindikasi memiliki kerawanan tinggi.
Mengantisipasi konflik yang berpotensi terjadi dalam pilkada, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan UNESCO dan didukung oleh European Union menyelenggarakan pelatihan untuk penguatan dan peningkatan kapasitas jurnalis di berbagai daerah dalam menghadapi konflik yang berpotensi terjadi dalam pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Training ini merupakan bagian dari program #SocialMedia4Peace. Tujuan pelatihan agar jurnalis memiliki kemampuan yang cukup dalam memberitakan peristiwa yang sensitif terhadap konflik.
Pentingnya pelatihan untuk para jurnalis itu juga diamini pakar hukum pemilu, Titi Anggraini yang hadir sebagai pebicara di salah satu kegiatan.
Menurut Titi Anggraini, semakin banyak jurnalis yang memiliki pengetahuan soal potensi konflik dalam penyelenggaran pilkada akan membuat akselerasi peliputan yang lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan juga bisa mencegah terjadinya konflik dalam penyelenggaran pilkada.
“Pilkada dari sisi intensitas konflik harus diakui lebih tinggi dibanding pileg dan pilpres. Meski kadang, ruang peliputan tidak lebih besar. Pelatihan seperti ini bisa membantu membangun kesadaran masyarakat untuk mendapatkan info yang lebih komprehensif baik di dalam memahami pelaksanaan atau proses kontestasi Pilkada,” ujarnya pada Rabu, (7/8/2024).
Total, sekitar 76 jurnalis dari berbagai daerah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tiga wilayah yakni, Banda Aceh (Aceh), Jakarta, dan Manado (Sulawesi Utara).
Selain menghadirkan trainer jurnalis senior dari berbagai media, AMSI juga menghadirkan pembicara ahli baik dari penyelenggara pemilu maupun organisasi masyarakat.
Assosicate Project Officer, Unit Komunikasi dan Onformasi UNESCO Jakarta, Yekthi Hesthi Murthi mengatakan, kerja sama dengan AMSI dalam pelatihan dengan tajuk Conflict Sensisitive Reporting on election ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan jurnalis menghasilkan karya jurnalistik yang memberikan solusi alternatif bagi pihak yang berkonflik, sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih jernih.
“Kurikulum training mencakup pengetahuan terkait pola konflik, siapa saja yang perlu diidentifikasi, mengenali akar masalah, dan bagaimana melihat masalah sebenarnya. Peserta juga dilatih jurnalisme data sehingga mampu menghasilkan tulisan yang sensitif konflik berbasis data,” ujarnya.
Para peserta yang berasal dari berbagai media nasional dan daerah juga dilatih untuk mengenali “deep fake” agar mampu mendeteksi disinformasi dan misinformasi berupa foto dan video yang menggunakan teknologi Artificial Inteligent.
Nantinya, para peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti fellowship untuk peliputan mendalam jelang pilkada serentak.
545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2024.
Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja yang hadir sebagai salah satu pembicara mengatakan bahwa potensi konflik dalam pilkada secara jumlah memang lebih banyak dibanding pileg dan pilpres.
“Peran media dalam pemberitaan menjadi penting agar mampu memberikan pemberitaan yang berimbang dan solusi alternatif untuk penyelesaian konflik. Bukan menjadi bagian yang justru membuat masalah semakin besar,” ujarnya.
