Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur sekaligus mendukung program strategis nasional di sektor perumahan.
Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bentuk sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian ini menjadi indikasi positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap waspada terhadap dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen.
Selain itu, Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga memerlukan langkah pengendalian yang berkelanjutan.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan strategi pengendalian, antara lain melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, serta peningkatan produksi komoditas strategis.
Dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare serta pemanfaatan anggaran daerah untuk memperluas sentra produksi guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing mencapai 3.427 ton dan 1.300 ton.
Selain itu, upaya stabilisasi pasokan pangan juga dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang telah terealisasi sebanyak 1.742 ton, serta distribusi Minyakita yang mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung. Langkah ini diperkuat dengan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mempercepat distribusi minyak goreng ke pasar rakyat.
Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Pemprov Lampung juga aktif mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hingga saat ini, Provinsi Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 unit rumah serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah. Usulan tersebut disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) dan menjadi bagian dari strategi pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program perumahan ini dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat, langkah konkret di lapangan, serta komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
