Masyarakat Lampung setiap tahun harus menanggung beban ekonomi hingga Rp300–400 miliar akibat selisih harga gabah dan beras. Kondisi ini dipicu belum optimalnya hilirisasi pertanian di tingkat desa, di mana petani menjual gabah ke luar daerah dan kembali membeli beras dengan harga lebih mahal.
Untuk menekan kerugian tersebut, pemerintah daerah mendorong percepatan hilirisasi pertanian melalui penguatan fasilitas pengering padi, penggilingan beras, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta pemanfaatan Desa Digital agar nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati petani di daerah sendiri.
Pembangunan ratusan unit mesin pengering padi (dryer) di desa sentra produksi dinilai penting guna menjaga kualitas gabah dan stabilitas harga. Selain itu, produksi beras kemasan lokal juga didorong agar rantai distribusi tidak lagi merugikan petani dan konsumen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki menegaskan bahwa praktik penjualan gabah ke luar daerah sebenarnya telah diatur dan dibatasi demi menjaga ketersediaan beras di dalam provinsi.
“Ketika gabah terlalu banyak dijual keluar daerah, beberapa bulan kemudian Lampung justru kekurangan beras dan harga menjadi mahal. Di situlah potensi kerugian masyarakat terjadi,” ujar Ahmad Basuki (18/1).
Ia menekankan, kebijakan tersebut harus dibarengi kesiapan pemerintah daerah dalam menyerap hasil panen petani. Menurutnya, larangan tanpa dukungan infrastruktur justru akan merugikan petani.
“Jangan sampai petani dilarang menjual keluar daerah, tapi di dalam daerah tidak ada penyerapan. Pemerintah harus menyiapkan dryer, gudang, dan penggilingan agar hilirisasi benar-benar berjalan,” tegasnya.
