Air Tak Mengalir, Uang Daerah Menguap Fraksi Demokrat Semprot PDAM Limau Kunci
berandalappung.com —Liwa, Fraksi Partai Demokrat DPRDLampung Baratmelontarkan kritik keras terhadapPDAMLimau Kunci yang dianggap hanya menghabiskan anggaran tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam Rapat Paripurna LPJ APBD 2024, Sabtu (21/6),Demokratmenyebut PDAM sebagai salah satu contoh kegagalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola layanan dasar: air bersih.
“Apa gunanya BUMD jika air tak mengalir, tapi anggaran terus mengucur?” cetus Mawardi, Sekretaris Fraksi Demokrat dengan nada menyentil.
Bagi Demokrat, PDAM Limau Kunci sudah lama kehilangan arah. Alih-alih melayani masyarakat, perusahaan daerah ini justru menjadi sumber keluhan. Air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar warga justru menjadi barang langka di banyak wilayah.
Lebih tragis lagi, kondisi ini sudah berlangsung menuhun—tanpa tanda-tanda perbaikan. Di tengah krisis air yang terus memburuk, manajemen PDAM seperti berjalan tanpa arah dan tanggung jawab.
“Efisiensi dan efektivitas pengelolaan PDAM? Nol besar. Justru masyarakat yang menanggung akibat dari kebobrokan ini,” lanjut Mawardi lantang di forum paripurna.
Demokrat tidak hanya mengkritik. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk membuka mata dan berhenti memanjakan BUMD yang gagal berfungsi. Menurut mereka, PDAM seharusnya jadi penyumbang PAD, bukan jadi ‘lubang hitam’ anggaran daerah.
Lebih dari itu, mereka mengintip di mana keberanian Pemkab dalam menertibkan manajemen PDAM? Apakah menunggu amarah masyarakat meledak lebih besar?
Sorotan paling tajam datang dari Edy Gunawan, anggota DPRD Dapil 1, yang memberkan kondisi mengenaskan di Sukau. Warga di wilayah itu, katanya, sudah lebih dari setahun tidak mendapat aliran air PDAM.
“Satu tahun lebih, tak setetes pun air mengalir ke rumah-rumah. Tapi kita masih bicara WTP seolah semuanya baik-baik saja,” sindir Edy.
Menurutnya, ini bukan hanya soal udara. Ini soal keadilan dan tanggung jawab negara. Ketika negara gagal hadir lewat layanan dasar, maka itu bentuk nyata pengabaian.
Di akhir pandangan umum, Fraksi Demokrat melontarkan pesan keras: jangan jadikan WTP sebagai selimut atas kinerja bobroknya. WTP bukan berarti semuanya beres. Jika pelayanan publik amburadul, maka WTP hanyalah pujian kosong di atas tumpukan masalah.
“Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap PDAM dan perangkat daerah lainnya. WTP tak boleh menjadi alibi untuk menutup kegagalan pelayanan kepada rakyat,” tegas Demokrat.
Editor : Alex Buay Sako
