Lampung Tengah (berandalappung.com) – Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lampung Tengah (Lamteng) terus bergerak cepat dalam menangani berbagai dugaan pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yuli Efendi, mengungkapkan bahwa kasus-kasus ini muncul secara beruntun seperti maraton, dengan perkara baru terus berdatangan sebelum perkara sebelumnya selesai.
“Setiap kali satu perkara hampir selesai, sudah ada perkara baru yang masuk,” jelas Yuli kepada berandalappung.com pada Senin, (21/10/2024).
Kasus terbaru yang tengah ditangani adalah dugaan ketidaknetralan seorang kepala kampung yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik praktis dalam Pilkada Lampung Tengah.
Dugaan pelanggaran ini melibatkan Kepala Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, berinisial SW, yang dituduh menggunakan posisinya untuk memengaruhi Linmas, RT, dan warganya agar memilih calon Bupati Musa Ahmad dalam sebuah forum resmi di kampung tersebut.
Acara tersebut diduga juga diketahui oleh Camat Punggur dan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Punggur, yang turut hadir pada kegiatan tersebut.
Kini, kasus ini telah masuk ke ranah Gakkumdu Lampung Tengah.
Lembaga yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan tersebut tengah bergerak cepat dengan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
Menurut Yuli, Sentra Gakkumdu Lampung Tengah akan melakukan klarifikasi menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat agar mendapatkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mulai Senin, 21 Oktober 2024 ini, hingga beberapa hari ke depan, kami akan memanggil dan mengklarifikasi para saksi, termasuk kepala kampung, camat, dan ASN yang hadir pada acara tersebut,” jelas Yuli Efendi.
Ia juga menegaskan bahwa semua pihak yang dipanggil diharapkan hadir dan tidak menghindari proses hukum.
Selain itu, Bawaslu Lampung Tengah menghimbau seluruh pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam Pilkada Lampung Tengah untuk mendaftarkan tim kampanye, pihak lain, dan relawannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah, sesuai dengan amanat UU Pilkada dan PKPU 13 tentang kampanye.
Langkah ini penting untuk menjaga asas dan prinsip pemilihan kepala daerah yang baik dan berkualitas.
Yuli Efendi juga mengingatkan agar paslon, tim kampanye, pihak lain, dan relawan tidak memberikan uang tunai kepada peserta kampanye, sebagaimana diatur dalam UU dan PKPU 13 tentang kampanye.
“Demikian pula, peserta kampanye dilarang menerima uang tunai dari paslon, tim kampanye, pihak lain, atau relawan,” urai Yuli Efendi.
Kampanye, menurut Yuli Efendi, harus berorientasi pada pendidikan politik, menawarkan visi, misi, dan program, serta mengenalkan sosok calon bupati dan wakil bupati.
Selain itu, kampanye juga harus menjauhkan penggunaan isu SARA, tidak menghina, menghasut, atau mengadu domba, serta tidak dilakukan di tempat ibadah atau institusi pendidikan.
Semua ini telah diatur dalam pasal 69 UU Pilkada dan PKPU 13/2024 tentang kampanye.
“Pejabat daerah, ASN, anggota kepolisian, TNI, serta kepala kampung juga diingatkan untuk tidak membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, karena tindakan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkas Yuli Efendi.
