Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
menyerahkan secara simbolis bantuan Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah dari Bank BTN kepada masyarakat penerima manfaat di Provinsi Lampung.
Bantuan KKP tersebut diserahkan di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Bank BTN, BP Tapera, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Sejumlah penerima mengaku terbantu dengan program tersebut karena menawarkan skema bunga yang lebih ringan dibandingkan pinjaman dari lembaga pembiayaan lainnya.
Menurut Menteri Maruar, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang melalui program Asta Cita menghadirkan program perumahan sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memiliki rumah dengan lebih terjangkau,” ujar Maruarar Sirait.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama bagi terciptanya rasa aman, peningkatan kualitas hidup, hingga masa depan keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, maka kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujarnya.
Menurut Gubernur, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan hunian layak masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya Lampung menerima sekitar 2.300 unit program bedah rumah. Namun pada tahun 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 10.000 unit rumah.
“Untuk Lampung disiapkan 10.000 rumah tahun ini. Ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat Lampung yang membutuhkan hunian layak,” kata Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat, DPR RI, BPS, BP Tapera, sektor perbankan, asosiasi pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan yang turut mendukung percepatan program perumahan di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 5,61 persen.
Ia juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 5,58 persen pada triwulan I 2026, atau menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
“Setelah kami lihat, salah satu faktor pendorongnya adalah sektor pertanian yang terus ditingkatkan produktivitasnya di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, saat ini masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri, serta sekitar 647 ribu rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Menurutnya, program pembangunan dan pembiayaan rumah yang dijalankan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
