Sekdaprov: 2027 PPPK Paruh Waktu Bakal Jadi Penuh Waktu

- Jurnalis

Senin, 9 November 2026 - 20:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov( Lampung sedang menunggu regulasi atau aturan dari Pusat terkait PPPK Paruh waktu.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bawah Pemprov Lampung tentu mendukung rencana pemerintah pusat dalam meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang akan dimulai 1 Januari 2027 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menambahkan bahwa, pihaknya telah mengetahui informasi mengenai rencana peningkatan status tersebut melalui medsos maupun pemberitaan dari media.

Akan tetapi, hingga saat ini Pemprov Lampung belum menerima dokumen maupun petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Bunda Literasi Provinsi Lampung Kukuhkan Forum Literasi Daerah, Perkuat SDM Berdaya Saing

“Kita sudah mendengar di medsos maupun media bahwa DPR RI telah memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi ASN. Maka itu, kita ikut bahagia karena ini menjadi keluarga kita semua yang diangkat menjadi ASN,” kata Marindo Kurniawan, Senin (9/11/ 2026) di kantor BMBK Provinsi Lampung, usai menghadiri kegiatan Rapat.

” Dan saat inipun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung belum menerima regulasi secara tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dari pusat,” kata Marindo.

Namun tentunya, kami telah meminta BKD untuk terus memantau perkembangan kebijakan tersebut agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah setelah regulasi diterbitkan dari pusat.

Baca Juga :  Anggaran Tenaga Ahli Bappeda Lampung Tembus Rp602 Juta, Tertinggi di Antara OPD

” Ya, secara resmi, dokumen tertulisnya di BKD, di kepegawaian, kami belum menerima secara teknis. Tapi saya sudah minta BKD untuk terus monitor. Kita harus segera tindaklanjutinya bila telah ada regulasi dari pusat,” tambah Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Menurutnya, Pemprov Lampung pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memberikan kepastian status kepegawaian bagi PPPK paruh waktu.

Terkait database tentu ada baik dari Kabupaten maupun Kota Se Provinsi Lampung, tandasnya.

Berita Terkait

Porprov Lampung X Dibuka Gubernur, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional
SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Andalkan Sistem Deteksi Dini
Pemprov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah
Hari Pahlawan 2026, Pemprov Lampung Teguhkan Semangat Pengabdian dan Kepedulian Sosial
Ombudsman Lakukan Penilaian Empat OPD, Sekdaprov: BMBK Telah Menata Pembenahan Pelayanan Publik
Pemprov Lampung Perkuat Kepastian Hukum Lingkungan, Iklim Investasi Tetap Dijaga
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:25 WIB

Porprov Lampung X Dibuka Gubernur, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 19:29 WIB

SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah

Rabu, 18 November 2026 - 19:26 WIB

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

Rabu, 18 November 2026 - 17:14 WIB

Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Andalkan Sistem Deteksi Dini

Selasa, 17 November 2026 - 19:32 WIB

Pemprov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah

Berita Terbaru