Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, serta Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi akhirnya menemui ribuan mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Lampung pada pukul 13.30 WIB, Senin (1/9/2025).
Tampak hadir pula Wakil Ketua DPRD Naldi Rinara, serta anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami (PDIP) dan Diah Dharmayanti (PAN).
Para pejabat tersebut duduk bersama di tengah lapangan depan kantor DPRD Lampung untuk mendengarkan langsung tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan.
Ketua BEM Unila, Muhammad Ammar Fauzan, menyampaikan sejumlah tuntutan. Yang utama adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Selain itu, pihaknya juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memecat menteri-menteri yang dianggap bermasalah, serta menuntut ketua partai memberhentikan kader yang dinilai merugikan rakyat.
“Kami menuntut Kapolri untuk mengundurkan diri, serta pemerintah segera melakukan reformasi di Polri dan Polda Lampung,” tegas Ammar.
Ia juga menekankan penolakan terhadap kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, karena keduanya merupakan hak fundamental rakyat.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah segera melakukan ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC) sesuai hasil RDP Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menjaga ketertiban sepanjang perjalanan menuju Kantor DPRD Lampung.
“Mari kita jaga bersama Lampung yang kita cintai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen pihaknya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita dapat diterima dan segera dilaksanakan,” katanya.
