Pemerintah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Selasa (15/07/2025) di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
GENCARKAN bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Lampung, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan pasar modal, dengan sasaran utama Anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, dan masyarakat Lampung Tengah. Inisiatif ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya edukasi keuangan sebagai fondasi kemandirian dan kesejahteraan.
“Program GENCARKAN merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi,” ujar Wagub.
Wagub juga menyoroti peran strategis ibu-ibu PKK dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan pemahaman pasar modal, masyarakat diharapkan dapat berinvestasi dengan aman, menghindari investasi ilegal, serta menumbuhkan budaya menabung.
Wagub Jihan Nurlela juga menambahkan bahwa peran ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga, mengelola belanja, dan mempersiapkan masa depan anak-anak adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dari tingkat rumah tangga. Ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat pondasi ekonomi mulai dari unit terkecil masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menjelaskan bahwa transformasi digital meningkatkan aksesibilitas dan daya saing sektor keuangan.
“Meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing sektor keuangan Indonesia adalah dua potensi dampak positif paling signifikan dari transformasi digital,” jelas Otto.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, literasi keuangan nasional mencapai 66,46% dan inklusi 80,51%. Literasi keuangan syariah 43,42% dengan inklusi 13,41%, sementara literasi pasar modal 17,78% dengan inklusi 1,34%. Data ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami layanan keuangan dengan baik.
Otto Fitriandy juga menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi prioritas agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahaminya dengan baik.
“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” ujar Otto
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Pelantikan GenRe Lampung Tengah, Pengukuhan Bunda GenRe Lampung Tengah, serta penyerahan Duta Literasi Keuangan Tahun 2025 kepada Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Tengah, Andria Ardito Wijaya, Duta Literasi Keuangan Syariah kepada PKK Kecamatan, dan penyerahan simbolis pembiayaan KUR.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Lampung Tengah dan seluruh Lampung mendapatkan akses keuangan dan literasi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri secara finansial dan agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman keuangan.
