Kasus TPS 19 Terhenti, Penyelenggara di Bandar Lampung Dilaporkan Ke DKPP

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 21 Maret 2024 - 16:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung, Foto : Ist

Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung, Foto : Ist

BERANDALAPPUNG.COM – Permasalahan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 19 Kelurahan Waykandis Tanjungsenang, Bandar Lampung kembali mencuat.

 

Bahkan, permasalahan ini masuk pada babak pelaporan oleh pihak eksternal ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Laporan tersebut dimasukan oleh pengadu atas nama Panji Nugraha AB, S.H, dengab nomor pengaduan: 05-P/L-DKPP/III/2024 yang masuk pada Kamis, 21 Maret 2024.

 

Laporan itu terkait terhentinya kasus surat suara tercoblos milik calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Bandarlampung dari PKS atas nama Sidik Efendi, dan caleg DPRD provinsi dari Partai Demokrat Nettylia Syukri di TPS 19  Kelurahan Waykandis Kecamatan Tanjungsenang Kota Bandarlampung pada 14 Februari 2024 yang lalu dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur pidana.

 

Kuasa Hukum (PH) pengadu, Gunawan Pharrikesit mengatakan, yang diadukan kepada DKPP adalah Bawaslu Kota Bandarlampung dan KPU Kota Bandarlampung.

 

Hanya saja, KPU Bandar Lampung turut dilaporkan lantaran saat pelaporan online di DKPP yang hanya melaporkan Bawaslu Bandarlampung, laporan itu tidak terkonfirmasi.

Baca Juga :  Anomali Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan UU Pemilu

 

“Jadi pointya yang menjadi permasalahan kita adalah Bawaslu. Karena KPU itu sudah mengganti KPPS dan pada tanggal 19 sudah melakukan pemungutan suara ulang (PSU),” kata Gunawan, Kamis, (21/3/2024).

 

“Kalau saya secara pribadi sudah takzim bersama Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi karena dia sudah mengambil tindakan,” sambungnya.

 

Dia melanjutkan, pengadu menyayangkan putusan Bawaslu seolah-olah tidak terjadi sesuatu dengan terhentinya kasus tercoblosnya surat suara tersebut.

 

“Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun itu, bilangnya tidak ada bukti. Semangat kita adalah harkat martabat masyarakat Lampung, ini memalukan kalau sampai dibiarkan begitu saja,” tukasnya.

 

Dia berharap ada profesionalitas dari penyelenggara pemilu karena tidak lama lagi akan dilakukan pilkada secara serentak.

 

“Kalau pengawas dugaan tidak netral ini bahaya nanti akan dikendalikan dengan kekuasaan. Bila mana ditemukan misalnya pelakunya adalah orang yang surat suaranya tercoblos, ya harus didiskualifikasi,”tutupnya.

 

Baca Juga :  Agenda Kaesang Safari Politik di Lampung

Sebelumnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandarlampung menghentikan kasus tercoblosnya surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Kelurahan Waykandis Kecamatan Tanjungsenang Kota Bandar Lampung.

 

Perwakilan Gakkumdu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Apriliwanda mengatakan, penghentian kasus tercoblosnya 233 surat suara caleg dari PKS atas nama Sidik Efendi dan caleg dari Demokrat Nettylia Syukri karena tidak memenuhi unsur.

 

“Tidak memenuhi unsur pidana. Berdasarkan diskusi kita itu, tidak memenuhi 2 alat bukti hanya 1 alat bukti yaitu surat suara tercoblos,” ujar Apriliwanda saat diwawancarai Kamis, (14/3/2024).

 

Apriliwanda mengatakan, pada saat Bawaslu melakukan pengkajian memang dianggap memenuhi unsur, tetapi pada tingkat Gakkumdu menilai kasus tersebut tidak memenuhi unsur. “Dari secara fakta hukum seperti itu (tidak bersalah),”tuturnya.

 

Hal itu juga kata Apriliwanda, diperkuat juga dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli hukum.

 

“Kita meminta ahli berdasarkan lembaga, kita meminta kepada Unila dan itu adalah Dr Rini Fatonah Saksi ahli yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur,”ujarnya.

Berita Terkait

NasDem Mulai Panaskan Mesin, Herman Jemput Rekomendasi
Bawaslu Pesawaran Mantapkan Strategi Menjelang Pilkada 2024
Ikuti UKK di DPP PKB, Mukti Optimis Berlayar Pilkada Pesawaran
DPC Hanura Tubaba Serahkan Berkas Pendaftaran Colon Kepala Daerah ke DPD Hanura Lampung
Ketua KPU Lampung Rampingkan Jumlah TPS Pilkada 2024
Eva Dwiana, Asnawi dan Nanda Indira Dapat Rekomendasi Dari PKB
Tok! Rudi Antoni Gantikan Reka Punanta Sebagai Komisioner KPU Tulang Bawang
Dapat Surat Tugas Dari Demokrat, Ardian Mantap Maju Pilkada Lampura
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:26 WIB

NasDem Mulai Panaskan Mesin, Herman Jemput Rekomendasi

Minggu, 9 Juni 2024 - 19:16 WIB

Bawaslu Pesawaran Mantapkan Strategi Menjelang Pilkada 2024

Sabtu, 8 Juni 2024 - 19:25 WIB

Ikuti UKK di DPP PKB, Mukti Optimis Berlayar Pilkada Pesawaran

Sabtu, 8 Juni 2024 - 08:09 WIB

DPC Hanura Tubaba Serahkan Berkas Pendaftaran Colon Kepala Daerah ke DPD Hanura Lampung

Sabtu, 8 Juni 2024 - 07:48 WIB

Ketua KPU Lampung Rampingkan Jumlah TPS Pilkada 2024

Selasa, 4 Juni 2024 - 14:58 WIB

Eva Dwiana, Asnawi dan Nanda Indira Dapat Rekomendasi Dari PKB

Senin, 3 Juni 2024 - 21:49 WIB

Tok! Rudi Antoni Gantikan Reka Punanta Sebagai Komisioner KPU Tulang Bawang

Jumat, 31 Mei 2024 - 07:35 WIB

Dapat Surat Tugas Dari Demokrat, Ardian Mantap Maju Pilkada Lampura

Berita Terbaru

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, Lili Mawarti mengawasi kesehatan hewan qurban. Foto : Wildanhanafi/berandalappung.com

Nasional

Pemprov Jamin Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Rabu, 12 Jun 2024 - 21:41 WIB

Foto surat radiogram penunjukan Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto sebagai Plh Gubernur Lampung/Istimewa

Nasional

Besok Sekda Jabat Sebagai Plh Gubernur Lampung

Rabu, 12 Jun 2024 - 15:38 WIB

Baliho Herman HN bertulisan Calon Gubernur Lampung Pilihan kita. Foto : Wildan hanafi/berandalappung.com

Nasional

NasDem Mulai Panaskan Mesin, Herman Jemput Rekomendasi

Rabu, 12 Jun 2024 - 14:26 WIB

Staf Ahli Bidang Hukum Kemenpora Samsudin. Foto : Ist

Nasional

Alumni Unila, Samsudin Jadi PJ Gubernur Lampung

Selasa, 11 Jun 2024 - 19:36 WIB