ASN Diduga tidak Netral, Bawaslu Pesisir Barat Lakukan Penelusuran

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 15 Desember 2023 - 22:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERANDALAPPUNG.COM – Bawaslu Pesisir Barat (Pesbar ) mencatat terdapat sejumlah dugaan pelanggaran pemilu selama dua pekan belakangan.

Melalui Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa J.Wilyan Gulta, Jum’at (15/12/2023).

 

Oleh karena itu, ia memaparkan berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun Person In Charge (PIC) Kampanye Bawaslu Pesbar sudah mengawasi kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2024 sebanyak 11 Kegiatan Kampanye yang tersebar di 6 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Pesisir Barat.

 

“Dari semua kegiatan kampanye tersebut berdasarkan hasil pengawasan kami, semua peserta pemilu telah memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang juga telah ditembuskan ke Bawaslu Pesbar,”katanya.

Baca Juga :  Bawaslu Mesuji Siaga 1x24 Jam, Buka Posko Pengaduan pada Masa Tenang

“Perlu kami sampaikan bahwa jajaran kami menerima informasi awal ada dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, dan saat ini jajaran kami sedang sedang melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Pesisir Barat yang diduga melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,”tegasnya.

Baca Juga :  Cek Gudang, Bawaslu Pesawaran Pastikan Logistik Pemilu Aman

 

Sebagai bentuk pencegahan kami juga telah mengirimkan Surat Himbauan kepada pihak-pihak terkait agar pada tahapan kampanye ini Peserta Pemilu maupun Pelaksana dan tim Kampanye tetap menaati semua aturan kampanye.

“Namun tentu jika terdapat Pelanggaran atau dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dgn ketentuan yg berlaku, untuk melakukan pengawasan, Pencegahan dan penindakan. Termasuk pengawasan atau penanganan terhadap netralitas ASN, TNI maupun Polri karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang,”tukas J.Wilyan Gulta.

Berita Terkait

Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung
Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik
Isu PLt PK Golkar Bandar Lampung Menguat Usai Musda Batal
Peringati Hari Ibu ke 97 tahun 2025, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Penanaman Pohon
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 07:45 WIB

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:33 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII

Rabu, 18 Februari 2026 - 09:13 WIB

Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:19 WIB

Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:59 WIB

Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik

Berita Terbaru

Berita Lainnya

Kekerasan di EPA Memalukan, Sikambara Minta Sanksi Tegas

Senin, 20 Apr 2026 - 08:24 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com